60 Sertifikat Tanah Diduga Palsu, Enam Pelaku Mengarah Tersangka - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

60 Sertifikat Tanah Diduga Palsu, Enam Pelaku Mengarah Tersangka

Sunday, March 16, 2014

“Sidik jari itu untuk mempermudah aparat penyidik dalam mengidentifikasi pelaku”

Pada Jum’at  (7/3) dua pekan lalu, Kantor Pertanahan (Kantah) Jakarta Timur disambangi Kapolres Jaktim, Kombes Mulyadi Kaharni bersama rombongan yang beranggotakan 15 orang. Kedua instansi ini menggelar rapat tindak lanjut laporan dugaan 60 sertifikat tanah palsu. Hasil terkini, enam pelaku mengarah tersangka.
Mendapat progress sedemikian rupa, Drs. Lukman Hakim, SH Kepala Kantah Jaktim meningkatkan status siaga, setiap pengurusan sertifikat harus disertai bubuhan sidik jari yang dimulai sejak pekan lalu. Inisiatif itu dilakukan guna mencegah kembali terjadinya pemalsuan, dan memudahkan petugas kepolisian mengidentifikasi pelaku. Pantauan iPublika, gagasan ini adalah yang pertama dilakukan.
“Untuk sementara kita gunakan sidik jari konvensional, menggunakan tinta, belum elektronik. Walaupun belum ada SOP, inisiatif ini dilakukan guna mencegah kejahatan. Kebijakan ini sudah saya koordinasikan dengan Kepala BPN Pusat, Bapak Hendarman Supanji,” terang Lukman.
“Sidik jari ini merupakan antisipasi pencegahan penyamaran dan pemalsuan identitas,” sambungnya.
Dijelaskan Lukman, salah satu kesulitan penyidik dalam mengungkap terduga pelaku seperti yang mengemuka di dalam pertemuan lalu adalah sebagian sertifikat dibuat dengan KTP (kartu Tanda Penduduk) atau identitas palsu. Sehingga pelaku dapat dengan mudah menghilangkan jejak.
Namun hal itu tidak melemahkan semangat kedua instansi. Sejak Kepala Kantah Jaktim, Lukman melaporkan ke kepolisian, Oktober tahun lalu, sejumlah kasus sudah menemui titik terang.
“Enam pelaku sudah mengarah tersangka, sementara selebihnya masih dalam proses pemeriksaan dan menunggu data dari BPN Jaktim,” ungkap Kombes Mulyadi, Kapolres Jaktim.
Lukman menegaskan, jika pembuatan sertifikat palsu terindikasi melibatkan oknum BPN dibawah pimpinannya, pria kelahiran Aceh ini bertekad tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas.

“Saya sering ingatkan, jangan lakukan pelanggaran disiplin, a susila yang mencemarkan nama baik institusi dan keluarga. Menjaga kehormatan Negara dengan tidak melakukan tindakan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang,”  tegasnya.