Air Untuk Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Air Untuk Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sunday, March 23, 2014
Salah satu keputusan penting dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 22 Desember 1992 di Rio De Janeiro Brazil adalah penetapan Hari Air Sedunia yang akan diperingati tanggal 22 Maret setiap tahunnya. Komitmen ini menunjukan keprihatinan sekaligus dukungan PBB bagi pemerintah di seluruh dunia agar memberikan perhatian bagi ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat. Melalui inisiatif MDGs, target pemenuhan dan akses masyarakat terhadap air bersih juga ditetapkan menjadi salah satu indikator kunci. Bagi Indonesia sendiri, hal ini telah ditindaklanjuti dengan memasang target optimis bahwa pada tahun 2015 nanti, pemenuhan air bersih masyarakat mencapai 68,87%. Pada kenyataannya, sampai dengan tahun 2012 target tersebut baru tercapai 58,05% dan masih harus mengejar selisih 10,82%. Dengan pertumbuhan pemenuhan ketersediaan air yang hanya 2% per tahun, maka dapat di pastikan target 68,87% pada tahun 2015 akan gagal tercapai.

Potret ini menggambarkan beratnya langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu air bersih dan jika di elaborasi lebih jauh, masyarakat yang paling dirugikan adalah mereka yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Mereka acapkali terabaikan kebutuhannya walaupun hal tersebut sangat mendasar bagi keberlangsungan hidupnya. Jangankan mendapatkan air bersih yang berkualitas, menjamin ketersediaan yang minimalis  untuk minum dan mandi sangat sulit dan akhirnya penggunaan air langsung dari alam harus dilakukan walaupun terasa payau.

Tekanan terhadap pemenuhan air masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil semakin bertambah dengan minimnnya infrastruktur di wilayah tersebut. Jangankan ketersediaan instalasi pipa, sumber air bersih pun sangat terbatas ditemukan. Untuk konteks pulau-pulau kecil, karena wilayahnya yang jauh, daya dukung yang terbatas serta aksesibiitas yang sulit, masyarakat harus menyeberangi laut untuk mendapatkan air bersih, itupun dengan alat angkut dan kapasitas yang terbatas. Belum lagi jika dikonversi dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan air bersih, sungguh merupakan beban yang teramat berat.

Sementara itu, di wilayah pesisir pemanfaatan air bersih sudah makin meluas, bukan saja hanya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga tetapi juga untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas tersebut misalnya untuk memenuhi kebutuhan air guna memproduksi es batu, pemenuhan air untuk kapal-kapal ikan serta kebutuhan air di Tempat Pendaratan Ikan atau Pangakalan Pendaratan Ikan agar lokasi tersebut bisa beroperasi secara layak. Aktivitas perikanan yang tinggi di pesisir tersebut tentunya membutuhkan ketersediaan air yang cukup sehingga mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Perhatian pemerintah untuk mendukung pemenuhan air bersih di pesisir dan pulau-pulau kecil baru diberikan pada beberapa tahun terakhir ini. Data Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa pada tahun 2013 lalu telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 153,8 miiliar untuk membangun instalasi air bersih di 152 lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Program tersebut dilanjutkan pada tahun 2014 ini dengan komitmen anggaran sebesar Rp 147,1 miliar untuk dukungan air bersih di 110 lokasi PPI yang tersebar di 25 Provinsi. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2013 memberikan fasilitasi penyediaan sarana air bersih dengan teknologi desalinasi yaitu melalui pengolahan air laut menjadi air bersih bagi pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar di 56 lokasi dengan anggaran  sekitar Rp 84 miliar.

Jika di total, dukungan anggaran untuk penyediaan air bersih dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp 240 miliar per tahun. Angka tersebut rasanya belum seberapa dibandingkan dengan anggaran pembangunan infrastruktur pada APBN tahun 2013 lalu yang mencapai Rp Rp 203 triliun. Apalagi mengingat ada sekitar 7,87 juta penduduk miskin ada di pesisir atau 27,24% dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 28,59 juta orang. Secara administratif, sebaran penduduk miskin ini ada di 10.640 Desa Pesisir sehingga sangat cukup beralasan jika perhatian pemerintah pada penyediaan dan pemenuhan air bersih dapat lebih ditingkatkan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau keci.     

Memotret kondisi kehidupan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil dengan angka-angka saja nampaknya belum akan cukup. Meneropong lebih dalam kehidupan mereka secara kualitatif akan semakin meneguhkan komitmen kita untuk mendorong pembangunan yang lebih berkualitas di wilayah ini. Peran serta semua pihak baik pemerintah, swasta, BUMN, NGO serta masyarakat pesisir sendiri harus terus dilakukan tanpa lelah.  Masalah air bersih tentunya bukan persoalan teknis semata, tetapi mesti dilihat bagaimana keberpihakan negara ini untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Masyarakat nun jauh di pelosok pesisir dan pulau-pulau kecil yang jauh dari hingar bingar dan kegemerlapan kehidupan perlu mendapatkan pelayanan yang proporsional dari pemerintah. Dengan penuh kesederhanaan, tentunya mereka menginginkan standar dan kualitas hidup sebagaimana masyarakat perkotaan sudah lama menikmati.

Pemerintah tentunya tidak perlu mengulangi kesalahan pembangunan masa lalu yang hanya mengutamakan pembangunan fisik dan infrastruktur air bersih, tapi  juga harus memberikan perhatian pada peningkatakan kapasitas masyarakat serta pemeliharaan dari infrastruktur air bersih  yang sudah dibangun. Aspek pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap aset-aset tersebut perlu di monitor lebih lanjut karena tidak sedikit infrastrukur air bersih yang sudah terbangun akhinya mangkrak karena minimnya pemeliharaan. Oleh karena itu, perayaan Hari Air Sedunia  ini harus menjadi momentum semua pihak untuk mereview kembali sejauh mana komitmen dan perhatian pemerintah pada perluasan akses ketersediaan dan pemenuhan air bersih pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Wujud perhatian tersebut mesti termanivestasi pada keberpihakan program, anggaran, pelaksanaan yang berkualitas serta tingkat partisipasi masyarakat karena sekali lagi bahwa pembangunan tersebut bukan sekedar angka-angka tetapi tentang harkat dan martabat kemanusiaan bagi siapapun termasuk saudara kita di pesisir dan pulau-pulau kecil.


Oleh: Moh Abdi Suhufan
Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Universitas Hasanuddin  
Alamat : Daan Mogot Arcadia Blok C13 No 9 Batu Ceper, Tangerang