Komitmen Jokowi Terhadap Kedaulatan Bangsa, Diragukan...!!! - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Komitmen Jokowi Terhadap Kedaulatan Bangsa, Diragukan...!!!

Wednesday, March 19, 2014

Lima Hari setelah Jokowi mendeklarasikan diri Maju sebagai Calon Presiden RI (14/03/2014), Jokowi kembali menjadi pembicaraan Publik. Setelah sebelumnya, perhatian publik “direbut” Tri Rismaharani yang sempat menyatakan keinginannya mundur sebagai Walikota Surabaya. Risma disebut sebagai wali kota terbaik dunia untuk bulan Februari versi Citymayors.com. Risma dipilih karena dinilai berhasil membawa perubahan signifikan terhadap perkembangan Kota Surabaya.
Tidak kalah dengan Risma, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sewaktu menjabat sebagai Walikota Solo juga pernah terpilih sebagai Wali Kota Terbaik Dunia 2012, peringkat ketiga oleh situs worldmayor.com. dari sekitar 910 nominasi wali kota di seluruh dunia. Jokowi dinilai berkomitmen untuk mengubah kota menjadi layak huni secara nasional maupun internasional.
Setelah menjabat Gubernur Jakarta, Gebrakan “Blusukan” Jokowi, menarik simpatik masyarakat Jakarta dan Rakyat Indonesia. Pemimpinnya wong cilik disematkan kepada pemilik mobil B 1 DKI ini.
Setahun menjabat, Kota Jakarta kembali “bergairah” dengan program-program Jokowi-Ahok. Meluncurkan Program Kartu Jakarta Sehat, Normalisasi Waduk, penertiban PKL, sampai pembangunan MRT dan Monorel. Secara sederhana, Jokowi ingin membebaskan Jakarta dari Banjir dan Macet. Seketika, Nama Jokowi menjadi pemuncak “Klasemen” Survei dari berbagai Lembaga. Baik diukur dari Popularitas, Kredibelitas, ataupun Elektabilitas.
Namun apa modal itu cukup untuk memimpin Bangsa Indonesia yang cakupannya lebih luas dari Jakarta?
Memang Banjir dan macet adalah penyakit “akut” bangsa ini. Namun tidak sekedar banjir dan macet dalam artian sempit. “Banjir” Korupsi, “Macetnya” penegakan hukum, dan kedaulatan bangsa yang masih terpenjara dalam “Mimpi”,  adalah Problem mendasar bangsa Indonesia.
Yang menggilitik adalah saat banyak kalangan menyatakan bahwa Jokowi adalah “anak idelologis” Soekarno. Seperti dilansir dari berbagai media.
Konsep Trisakti Soekarno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya diklaim sesuai dengan visi Jokowi.
Padahal sampai saat ini, visi besar Jokowi terkait dengan kedaulatan bangsa, belum terlihat. Jokowi masih bicara sebatas Macet dan Banjir Jakarta. Itupun belum selesai...!!
Bicara Kedaulatan Ekonomi, Jokowi belum berani mengkampanyekan kedaulatan Ekonomi bangsa Indonesia. Bahkan keragu-raguan menyeruak jika kita menilik kebelakang, terkait dengan industri mobil Nasional ESEMKA yang tak nampak perkembangannya. Bahkan Terkesan Hanya dijadikan “Alat” Kampanye politik Jokowi dalam PILGUB Jakarta 2012 lalu. Saat itu, Jokowi sangat getol memperjuangkan mobil Esemka menjadi mobil nasional. Namun saat gagal uji emisi di Jakarta, mobil Esemka itu pun hilang dengan kesibukan Gubernur DKI Jakarta ini.
Bicara Kedaulatan Energi, Cadangan Migas yang dikhawatirkan habis sebelum dinikmati anak-cucu kita, belum berani diangkat sebagai bahan kampanye Jokowi.
Mampukah Jokowi membawa Bangsa Indonesia berdaulat dan mandiri dalam pengelolaan Sumber Daya Alam? Jawabannya masih misteri.
Namun, Jawabannya jauh dari harapan, jika Jokowi hanya jadi “Boneka” Megawati. Maka, dapat ditebak Pemerintahan Jokowi nanti tidak akan jauh beda dengan pemerintahan di era Megawati (2001-2004), yang melepas beberapa BUMN “strategis” ke tangan swasta (asing) dengan harga murah, memperpanjang kontrak Freeport yang terlalu banyak mengeruk kekayaan papua. Sementara timbal balik nya ke rakyat papua dan Bangsa Indonesia sangat minim.
Jika Jokowi hanyalah “Boneka” Megawati, maka mustahil bangsa ini bisa “Berdaulat”.
Semoga “Blusukan” Jokowi mampu menemukan ramuan yang tepat untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berkemajuan.
Namun, Jika Jokowi terpilih Presiden dan Blusukan ke semua daerah di Indonesia, Berangkat dari Istana Negara, Lanjut ke Sabang sampai Merauke, Molongguane sampai Pulau Rote, dari Provinsi sampai Kelurahan, mungkin saat Jokowi kembali ke Jakarta, Istana Negara sudah bukan Milik Jokowi lagi . waktu 5 tahun tak cukup untuk blusukan. Celoteh iPublikers (Sebutan buat penulis iPublika).

ipublikers : Putra Revolusi


Sumber foto : www.thejakartapost.com