Macet, Kasus Dugaan Korupsi Pejabat Daerah SUMBAR Menguap - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Macet, Kasus Dugaan Korupsi Pejabat Daerah SUMBAR Menguap

Friday, March 14, 2014
Bukan hanya lalulintas Jakarta yang macet. Kasus Korupsi pun bisa terhambat macetnya lalulintas hukum.
Kasus dugaan korupsi Triliunan Rupiah per-kepala daerah di Sumatera Barat, macet Hampir dua tahun, kasus korupsi yang menyeret nama-nama tenar di SUMBAR, anara lain Mantan Walikota Padang Fauzi Bahar, Bupati Pesisir Pantai Selatan Nasrul Abit, dan Bupati Pasaman Barat Baharudin R menguap di Kejaksaan dan Kepolisan SUMBAR.
Seperti yang diketahui, Kasus dugaan Korupsi yang diduga menyeret Tiga pejabat daerah Sumbar telah di SP3-kan. Ketiga pejabat daerah Sumbar ini, dikenal sebagai pejabat yang kebal hukum dan tak mungkin dapat dijangkau pelaksana hukum.
Busyra mengatakan bahwa KPK memiliki wewenang supervise atas kasus korupsi yang tengah disidik lembaga hukum lain.
“Kita lihat dulu apa penyebab-penyebabnya (lama ditangani)” ujar Busyro kepada wartawan.
“Pada prinsipnya bisa kita ambil alih” Lanjut Busro.
Masyarakat Sumbar berharap kasus dugaan korupsi yang menyeret nama-nama beken di Sumbar, tidak menguap begitu saja. Namun menemukan titik terang di KPK nanti.
Dilansir dari @IRNewscom 20 November 2012,  wakil Ketua KPK Adna Pandu Praja. Mengatakan. “Ada 22 kasus dugaan korupsi dari Sumbar yang saat ini masih proses di KPK. Ujarnya usai jadi pembicara Pencegahan Korupsi di Padang, selasa 20/11/2012 lalu.
Menurut Adnan, KPK punya mekanisme dalam menentukan sebuah kasus korupsi, KPK tidak ada istilah SP3 alias penghentian perkara.
“Jika kasus tidak memenuhi alat bukti maka dihentikan sebelum masuk ke penyelidikan. Tidak ada istilah peti-eskan” Ujar Adnan.
“Namun KPK berharap wartawan tetap memberitakan kasus korupsi ini sebagai bentuk kepedulian Pers dalam membangun budaya anti korupsi”. Lanjut Adnan
Anda Lusia, Aktivis Garuda RI asal Sumbar mengkritisi penanganan korupsi di Sumatera Barat yang lambat dan terkesan dibiarkan.

“meski sudah dua tahun menguap, Kasus Dugaan Korupsi yang menyeret nama-nama pejabat daerah di Sumbar tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rakyat yang menjadi korban. KPK harus turun tangan. Karena harapan besar masyarakat Indonesia mewujudkan negara yang bersih dari korupsi ada di tangan KPK. Tak bisa lagi berharap pada kejaksaan dan kepolisian Sumatera Barat“. Imbuh Anda di Kantor Redaksi Ipublika, Kamis 13/03/2014.