Mati Lampu, Lampu Mati, Mati Lagi - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Mati Lampu, Lampu Mati, Mati Lagi

Wednesday, March 19, 2014
Oleh : Affandi Affan, SH
Problema yang tak kunjung tuntas dari persoalan penerangan adalah beberapa tahun ini secara bergiliran dan tidak beraturan mati lampu- lampu mati- mati terus. Secara bergiliran artinya masyarakat secara bergantian akan merasakan arus listrik terputus (pemadaman lampu) beberapa saat (beberapa jam lamanya) sehingga aktivitas yang membutuhkan daya listrik terhenti. Tidak beraturan artinya bahwa pemadaman lampu memang secara bergilir akan tetapi ada yang mengalami satu hari sampai dua atau tiga kali mati, sementara di suatu daerah lainnya hanya mengalami pemadaman satu kali saja.
Mati lampu-lampu mati- mati lagi, ini adalah deskripsi realitas yang dialami oleh masyarakat, padahal TDL (Tarif Dasar Listrik) makin hari merangkak naik, dan tidak pernah turun-turun. Sekali tarif naik dan akan terus merangkak naik, akan tetapi pelayanan penerangan dan kegiatan usaha yang menggunakan tenaga listrik terhadap masyarakat semakin menunjukkan  tidak memuaskan dan sangat merugikan sekali. Betapa tidak. Masyarakat awam yang tidak menggunakan listrik sebagai instrumen usaha mereka, paling tidak akan menghambat pekerjaan rumah tangga yang membutuhkan daya listrik seperti terhalang kegiatan cuci mencuci pakaian yang menggunakan mesin cuci, dan lain-lain.
Berbeda halnya bagi masyarakat yang bergerak dibidang usaha yang menggunakan daya listrik sebagai instrumen penunjang usaha tersebut akan mengalami kerugian material yang amat sangat tinggi. Disamping kerugian dari sektor produksi yaitu terganggunya penghasilan yang diperoleh, bahkan dapat merusak peralatan disebabkan arus listrik yang tidak normal, apalagi mati secara tiba-tiba akibat pemadaman lampu oleh PLN.
Beban tetap dipikul oleh masyarakat. Akibat kebijakan yang terkesan tidak memiliki perencanaan yang futuristik menatap jauh ke depan  yaitu grand design (master plan) untuk kepentingan jangka panjang yang berpihak kepada masyarakat, akan tetapi terasa bahwa kebijakan hanya melihat keuntungan dan kepentingan pemerintah semata. Apapun alasan yang diberikan oleh pihak terkait (dalam hal ini pemerintah) merupakan argumentasi klassik yang dari dulu hingga hari ini sama antara lain perbaikan atau pembangunan gardu pembangkit tenaga listrik yang kurang atau yang rusak. Itu-itu saja alasannya. Apa tidak dilakukan kajian secara konprehensif  dengan pertimbangan pertambahan jumlah penduduk, penyebaran tempat tinggal, perspektif kemajuan di bidang home industri-industri kecil dan menengah, penambahan infra struktur yang menggunakan tenaga listrik, sehingga dapat membuat perencanaan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan daya listrik yang akan digunakan oleh konsumen (masyarakat). Sehingga tidak hanya menyengsarakan rakyat- dimana masyarakat saja yang harus terus menerus menanggung beban.
Apabila alasannya kurangnya gardu pembangkit listrik untuk penambahan daya dalam memenuhi pasokan listrik yang terus meningkat, artinya tidak adanya perencanaan jangka panjang dengan pertimbangan kebijakan pertambahan jumlah penduduk daerah, penyebaran tempat tinggal dan peningkatan jumlah industri kecil dan menengah, serta penambahan infra struktur  yang semua itu pasti menggunakan listrik, sebagai penerangan baik penerangan untuk tempat tinggal, dan lainnya  atau sebagai penunjang utama usaha ekonomi masyarakat. Dan apabila alasannya ada gardu pembangkit listrik yang rusak berarti tidak dilakukan pengawasan dan perawatan secara serius dan sungguh-sungguh terhadap sarana dan prasarana pembangkit listrik tersebut. Dimana dan kemana biaya pengawasan dan perawatan itu. ”Dimana” artinya di laci siapa, sedangkan  ”kemana” artinya mengalir untuk apa saja uang rakyat itu sebenarnya !
Jika rakyat yang mengalami kerugian akibat kebijakan pemerintah (dalam hal ini pihak BUMN terutama PLN daerah) tidak ada sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pemangku kebijakan, sehingga masalah ini akan terus berulang terjadi. Akan tetapi jika rakyat yang terlambat atau tidak mampu membayar biaya penggunaan listrik (tarif dasar listrik)  maka serta merta pihak PLN akan memutus arus dari masyarakat pengguna listrik tersebut. Sangat menyedihkan sekali hidup di negeri yang tidak memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap kepentingan dan hak-hak konsumen secara berimbang.
Curhat- Ini adalah Curahan Hati Rakyat kepada Menteri BUMN jangan hanya mereklamekan sepatu DI dan Tolak Angin produk dalam negeri kesana kemari, sampai ke luar negeri, akan tetapi urusi lampu mati di Asahan khususnya dan di Sumatera Utara umumnya. Pak menteri kesini datanglah kemari ke daerah yang mati lampu- lampu mati- mati lagi. Ada apa kok sering mati. Cukuplah beban rakyat yang semakin berat ! BBM naik, TDL naik, jangan ditambah lagi lampu yang sering mati.

(Penulis merupakan Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara & Ketua Kordinator Daerah Asosiasi Pers Independent Indonesia (APII)  Kota Medan)