Partai Politik Belum Berani Bicara Kedaulatan Ekonomi - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Partai Politik Belum Berani Bicara Kedaulatan Ekonomi

Sunday, March 16, 2014

Sebulan lagi menjelang Pemilu, Parpol Kontestan Pemilu 2014 makin giat tebar pesona demi menarik simpati rakyat. Berbagai strategi dilakukan untuk menjadi pemenang.
Demokrat mengambil langkah yang cukup tepat dengan mengadakan konvensi pemilihan presiden. Konvensi pemilihan presiden dinilai sebagai strategi “recovery image” yang tepat untuk menarik hati rakyat setelah sempat “jatuh” karena kasus korupsi yang mendera kader-kadernya.
PDIP punya Jokowi. Vote Getters PDI-P. Capres yang Popularitas dan elektabilitasnya menempati urutan teratas dalam survey yang dilakukan berbagai Lembaga.
Golkar Mendeklarasikan Pencapresan Abu Rizal Bakrie. Dan ekspose media yang massif. Hanura, dengan mendeklarasikan WINT-HT sebagai Capres-Cawapres. Sedangkan Gerindra, serius merangkul kaum muda,  menempatkan Prabowo sebagai Icon.  
Berbagai strategi yang dilakukan oleh Parpol kontestan Pemilu 2014, dinilai masih praktis-pragmatis. Hanya bicara bagaimana memenangkan dan menguasai. Bukan memenangkan dan memajukan. Buktinya Belum ada Parpol yang mengkampanyekan visi dan memberikan solusi yang tepat, mengena akar permasalahan bangsa.
Menurut Ahmad Fauzi, Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah “Masalah bangsa saat ini adalah Kehilangan Kedaulatan, baik politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Kita tak akan mencapai Kedaulatan Ekonomi, jika Pemerintah hanya diam dan memberikan jalan tol untuk korporasi asing masuk dan mengeksploitasi Sumber Daya Alam. saya pesimis kondisi bangsa akan berubah, jika Calon pemimpin bangsa yang terpilih di PEMILU 9 April nanti, tidak menjanjikan kedaulatan ekonomi dan kemandirian pengelolaan Sumber Daya Alam”.
Sangat beralasan, mengingat Sumber daya alam Indonesia melimpah, namun masih mengimpor beras, gula dan garam. Sedangkan untuk sumber energi Migas nasional,  kita hanya menguasai 12 persen produksi dan cadangan migas nasional. Sisanya sebagian besar dikuasai swasta asing. Dan sampai sekarang, belum ada Partai Politik yang fokus dan berani mengkampanyekan kedaulatan pangan dan energi di Indonesia.
“Jangan-jangan, Partai Politik Peserta Pemilu nanti mendapatkan sumbangan dana kampanye dari korporasi-korporasi  asing. Untuk mengamankan kepentingan mereka. Sehingga jarang kita mendengar kampanye yang berkaitan dengan kedaulatan pangan dan energi. Kalau sudah begini, tidak ada harapan dari hasil Pemilu 2014 nanti”. Tutup Fauzi.