PEMILU 2014 : ”Antara Budaya ‘Wani Piro & Berjuang - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

PEMILU 2014 : ”Antara Budaya ‘Wani Piro & Berjuang

Friday, March 14, 2014


Pemilu (Pemilihan Umum) Calon Legislatif 2014 tinggal menghitung hari. Beragam istilah yang lahir dari prilaku politisi yang mendeskripsikan polah tingkah para Caleg dalam meraih kemenangan. Salah satu istilah yang populer dikalangan masyarakat ’ Wani piro dan Berjuang (Beras, Baju dan Uang)’.
Wani piro dalam terminologi masyarakat terinspirasi sebuah iklan Televisi yang diadopsi untuk menggambarkan budaya masyarakat dalam menghadapi pemilu, baik pemilu  legislatif untuk memilih calon legislatif maupun pemilu kepala daerah untuk memilih calon kepala daerah. ’Wani piro’ menunjukkan politik transaksional jual beli suara yang berlangsung dalam proses dukung mendukung dan memilih calon (kontestan) peserta pemilu. Jual beli suara ini terjadi, lebih disebabkan sikap apatis (kurangnya kepedulian) anggota DPR terhadap kepentingan rakyat. Kurangnya sensivitas (kepedulian dan keberpihakan) para caleg setelah terpilih menjadi anggota DPR terhadap kepentingan rakyat, dan hanya berorientasi memperjuangkan kepentingan pribadi atau partai saja secara atraktif dipertontonkan di hadapan publik, memancing emosional masyarakat sehingga frame berpikir konstituen terhadap caleg-caleg ini ” Kalau belum jadi- baik-baik, ramah dan bersahaja akan tetapi kalau sudah jadi lupalah kacang pada kulitnya” melahirkan budaya Wani piro dan Berjuang (Beras, Baju dan Uang) yang sesungguhnya merapuhkan tujuan demokrasi untuk menghasilkan calon-calon anggota llegislatif yang berkualitas dan berkarakter (berintegritas).
Akibat prilaku caleg yang terpilih menjadi anggota DPR melupakan pendukung dan pemilihnya, maka pemilu legislatif dijadikan pasar untuk melakukan transaksi antara caleg dengan konstituen, dan dari sinilah munculnya istilah Wani piro. Tawar menawarpun berlangsung, dan tentu saja harga suara bervariasi tergantung quota dan sisa suara jamin jadi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika dalam penghitunmgan sisa suara 3000 suara sudah dapat meluluskan caleg terpilih menjadi anggota DPR, maka cost yang dikeluarkan caleg per satu suara dari angka Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan jika penghitungan sisa suara jamin jadi (di suatu daerah tertentu) 300 suara saja, ongkos yang dikeluarkan antara Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) persuara. Hal di atas sangat mungkin dilakukan oleh para caleg untuk meraih kemenangan.
Strategi pendistribusian cost anggaran pemenangan  tersebut selalu menggunakan istilah biaya diperuntukkan bagi relawan TPS, karena saksi TPS hanya boleh satu orang, akan tetapi jumlah relawan TPS dapat saja beberapa orang sesuai kebutuhan untuk pemenangan. Sehingga tidak jarang untuk setiap TPS jumlah relawan yang dibayar oleh caleg 5 (lima), 10 (sepuluh) bahkan sampai 20 (dua puluh) orang jjumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai kemenangan.
Demikian halnya pemenangan caleg melalui pendekatan ’Berjuang’ (Beras, Baju dan Uang) yang menjadi salah satu strategi caleg untuk memenangkan pemilihan. Setiap melakukan kegiatan kunjungan ke masyarakat pemilih, caleg membagi-bagikan beras (umumnya di lingkungan masyarakat ekonomi lemah) sembari menyelipkan kartu identitas caleg dengan pesan dukungan kepada penerima santunan politik yang diberikan para caleg kepada pemilih. Santunan politik ini menjadi bahagian strategi yang lazim dilakukan oleh para kontestan untuk meraup suara dalam proses pemenangan dalam pemilihan. Sedangkan pemberian baju biasanya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir dalam sebuah wadah organisasi sosial kemasyarakatan, baik dengan menggunakan simbol agama, suku atau yang lainnya. Permintaan kepada caleg selalu dalam bentuk baju seragam organisasi kelompok masyarakat tersebut.
Strategi pendistribusian santunan politik dan pemberian baju seragam selalu dihubungkan dengan kegiatan mengatasnamakan ’ kegiatan sosial keagamaan’. Kendatipun dengan nama apapun tercium aroma bau politik transaksional yang akan sangat berpengaruh sekali terhadap proses seleksi caleg, maka sangat mungkin menghasilkan  caleg terpilih yang punya uang tetapi tidak berkualitas dan tidak pula berintegritas.
Budaya ’Wanipiro’ dan Berjuang (Pemberian Beras, Baju dan Uang) sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang Republik IIndonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 301 :
(1)                 Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Peserta Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(2)                 Setiap pelaksana, peserta, dan / atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 48. 000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah).
(3)                 Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Kendatipun jika diperhatikan secara eksplisit dan tekstual tidak ditemukan larangan ’Wani piro dan Berjuang (Beras, Baju dan Uang) pemberian beras, baju dan uang karena dalam prakteknya mengatasnamakan kegiatan sosial kegamaan, akan tetapi mempengaruhi pemilih dengan menggunakan cara tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat meruntuhkan demokrasi, sehingga keinginan untuk mendapatkan caleg berkualitas dan berkarakter (berintegritas) berdasarkan pemilu tidak akan tercapai, karena mengajarkan kepada masyarakat menjadi pragmatis, dan tidak dapat menggunakan hak pilih secara cerdas dan objektif.
Disinilah peranan partai politik untuk memutus tradisi (budaya ) wanipiro dan pemberian beras. baju dan uang untuk membeli suara pemilih, karena perbuatan tersebut sungguh bertentangan dengan ruh pemiliu yang jujur, adil, bebas dan rahasia itu. Menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi partai politik untuk mencerdaskan masyarakat melalui berbagai kegiatan pendidikan politik, sehingga masyarakat akan benar-benar dapat menggunakan hak pilihnya secara benar dan sesuai keinginan hati nuraninya berdasarkan pertimbangan kemampuan intelektual (akademik), dan kualitas kepribadian (berkarakter, berintegritas) serta memiliki sensitivitas terhadap rakyat.
Semoga !!!!

Penulis : Affandi Affan, SH
Ketua Kordinator Daerah Asosiasi Pers Independent Indonesia (APII) Kota Medan