Tahun 2022, Tanah di Kalbar Ditarget 100 persen Tuntas Disertifikasi - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Tahun 2022, Tanah di Kalbar Ditarget 100 persen Tuntas Disertifikasi

Monday, March 31, 2014

Guna menggenjot perekonomian rakyat, kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah Kalimantan Barat dipacu. Tahun 2022 dijadikan batas waktu penuntasan pernsertifikatan tanah, khususnya untuk tanah masyarakat kurang mampu.
Untuk mewujudkannya, Pemerintah Daerah diminta ikut berpartisipasi membantu program ini dengan mengalokasikan Proda (Proyek Daerah) dalam APBD. Sebab jika hanya mengandalkan Prona (Proyek Nasional) yang setiap tahun dijatah oleh pemerintah pusat sebanyak 2 juta bidang sertifikat gratis untuk seluruh Indonesia, maka rakyat harus menunggu lama, yakni hingga 21 tahun lebih untuk menuntaskannya.
Gubernur Kalbar, Cornelis menegaskan pihaknya mendukung gagasan tersebut. Namun menurutnya anggaran untuk kebutuhan administrasi pertanahan hanya bisa dialokasikan di tingkat kabupaten/ kota. Sebab Pemerintah Provinsi tidak memberikan pelayanan langsung.
“Ya pemerintah daerah boleh bekerjasama, yang dibayarkan mungkin masalah administrasinya. Banyak yang dah jalan tu,” kata Gubernur yang mengenakan jas merah, khas PDI Perjuangan.
Sebab, menurut Kepala BPN RI Hendarman Supandji, hingga saat ini dari 44,5 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat, 41,3 juta diantaranya belum bersertifikat. Sehingga mustahil dapat dituntaskan dalam waktu kurang dari 10 tahun jika hanya mengandalkan Prona.
“Target kita delapan tahun harus bersertifikat semua,” tantang Hendarman di hadapan pegawai saat melakukan Sidak ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (26/3) lalu.
“Harapan saya kepala kantor pertanahan kota melakukan koordinasi dengan walikota setempat. Saya minta agar diintensifkan layanan Proda tersebut,” lanjutnya.
Menjawab tantangan atasannya, Kepala Kantah Kota Pontianak Djoko Kristamtomo berjanji akan melobi Pemda untuk dianggarkannya Proda di APBD. Ia optimis dapat mewujudkan harapan BPN Pusat, apalagi sisa tanah di Pontianak yang belum bersertifikat jauh lebih sedikit daripada yang sudah bersertifikat. Sekedar catatan, tanah bersertifikat di Kota ini sudah mencapai 79 persen. "Kami sudah melakukan lobi untuk membangun ruang arsip. Ke depan, kita akan melakukan lobi terkait Proda," ungkap Djoko.
foto: www.presidenri.go.id