Antara Pembangunan Dan Kemiskinan Nelayan. - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Antara Pembangunan Dan Kemiskinan Nelayan.

Saturday, April 12, 2014
Sejak pasca Perang Dunia II, negara-negara baru yang lahir menjalani tantangan dalam menentukan model dan arah pengembangan masyarakat serta memformulasikan strategi untuk mencapai masyarakat yang lebih baik. Upaya Negara-negara tersebut dikatakan melakukan pembangunan. 

Seiring dengan perjalanan waktu, pembangunan ini dikaitkan dengan nilai sehingga seringkali bersifat transcendental (suatu gejala metadisiplin) atau bahkan suatu ideologi. Rumusan pembangunan yang merekomendasikan strategi merupakan kaidah dari nilai yang bersumber dari pilihan dalam tingkatan epistemologi-ontologi dan disebut sebagai pembangunan nasional.

Akhir Millenium II, pergeseran sosok pembanguan nasional yang terjadi di negara-negara berkembang pada berbagai belahan dunia serta Indonesia pada khususnya didorong oleh hakekat pembangunan manusia yang terbagi dalam beberapa aspek. Aspek ini seperti ekonomi, sosial, politik, sumberdaya manusia, budaya dan lingkungan. 

Namun pada akhirnya terjebak dalam arus global yang memiliki kecendrungan liberalisme ekonomi, peran ekonomi terhadap mekanisme pasar dan mapu mengurangi intervensi pemerintah dalam batasan akses perdagangan antar negara. Liberalism ini timbul sebagai akibat dari determinan internal yang berkaitan dengan tuntutan peningkatan efisiensi ekonomi nasional dalam memperkuat daya saing, determinan eksternal mencakup kesepakatan internasional maupun regional untuk melakukan liberalisasi perdagangan antar Negara.

Pada Pelita VI, di dalam GBHN menegaskan bahwa pembangunan nasional Indonesia jelas berorientasi pada pembangunan ekonomi. Namun  perkembangannya nampak ada kecendrungan posisi pembangunan nasional diantara kutub pembangunan yang orientasinya pada pertumbuhan menuju kutub neo-ekonomi. Hingga pada masa kepemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, pergesaran pembangunan nasional berjalan denagan lamban. 

Namun pergeseran tersebut bergejolak seiring dengan terbentuknya UU Otonomi Daerah yang mendorong pembangunan secara desentralisasi. Mulailah muncul dampak positif terjadi konsentrasi komoditi manufaktur yang amat tinggi dan menjadi lingkaran lahan basah bagi pengusaha serta menjaring berbagai kepentingan dalam mengakses sumberdaya nasional.

Saat ini, dalam memasuki masa Millenium III pembangunan nasional yang melahirkan liberalisme ekonomi pada kutub neo-ekonomi terlihat banyak berdampak negatif. Kemiskinan menjadi sebuah ironi dan permasalahan yang kompleks dalam era pembangunan saat ini. Dengan dalil “mensejaterakan masyarakat”, pembangunan otonomi semakin meluas dan mengakar dalam arah pembangunan daerah/kota. 

Namun implementasi arah yang melahirkan strategi dan program dengan tujuan mesejahterakan belum menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan menganggap kemiskinan itu adalah sebuah kutukan sumberdaya alam (natural resource curse). Melirik kebagian pesisir yang memilki sumberdaya alam cukup kaya, tetapi dalam konteks Millenium Development Goal dengan pendapatan yang sangat minim digolongkan dalam extreme poverty atau tergolong miskin. Dalam hal ini adalah nelayan, yang merupakan penentu ketersediaan pangan di wilayah laut.

Permasalahan nalayan dan kemiskinan memang bukan dampak langsung dari pembangunan nasional ataupun monopoli negara-negara berkembang yang lahir dari kutub neo-ekonomi. Namun, desentralisasi yang mendorong pembangunan tidak berbasis multisektor dan multidimensi sehingga berdampak terhadap mismanagement sumberdaya, baik itu sumberdaya manusia bahkan pada tataran sumberdaya perikanan. 

Misalkan pada skala nasional dimana pemerintah pusat dibidang kelautan dan perikanan saat ini gencar-gencarnya mengarahkan pembangunan dan perhatiannya terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan hingga membentuk sebuah konsep kerjasama dengan negara tetangga, dan pada akhirnya mengeluarkan MoU dalam proses pengelolaan perikanan dan peangkapan. Contohnya kesepakatan dengan Negara Cina pada oktober 2013 yang membolehkan kapal asal cina menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. 

Walaupun dengan syarat tertentu, kesepakatan tersebut hanya berimbas kepada tingkat perekonomian dan dinikmati oleh kalangan khusu saja. Ini bukanlah sebuah solusi yang tepat, sementara permasalahan kemiskinan nelayan malah akan semakin menjadi dengan adanya konsep tersebut.

Sementara pada skala otonomi dimana pembangunan daerah/kota yang melirik sumberdaya sebagai arah pembangunan berkelanjutan. Program-program pada sektor perikanan dan kelautan yang dilaksanakan tidak berbasis isu ataupun permasalahan yang aktual bahkan permasalahan kemiskinan nelayan sekalipun. Misalnya pada program pengentasan kemiskinan yang disolusikan dengan bantuan tunai, pengadaan alat tangkap. 

Namun jika ditelaah lebih lanjut model tersebut belum tepat untuk merubah konteks kemiskinan masyarakat nelayan, melainkan hanya lantunan sesaat yang menyesatkan nelayan. Selama masalah kemiskinan dipahami sebagai masalah teknis maka solusinyapun akan selamanya bersifat teknis yang berpotensi menimbulkan masalah baru.

Olehnya itu, masalah kemiskinan nelayan adalah seperti mengupas bawang, lapisan demi lapisan harus dikupas sebelum menemukan akar permasalahan kemiskinan itu sendiri. Banyak hal yang menyebabkan kemiskinan tersebut masih terus menjadi pembahasan yang segar dari masa kemasa, salah satunya adalah implikasi dari dampak asas Res Nullius yang menganggap laut adalah milik bersama (common preperty) dan menimbulkan eksternalitas negatif. 

Masalah finansial dalam sektor perikanan, hal ini menyangkut modal dan kesulitan ketika mengakses lembaga keuangan. Selain itu penyebab lain yang dianggap berperan terhadap kemiskinan nelayan yakni nelayan menghadapi apa yang disebut higliner illusion (ilusi untuk menjadi nelayan yang sukses) ini terjadi ketika tenaga kerja disektor perikanan sulit dikurangi; serta pada saat ini kondisi perikanan mengalami cycle asymmetri (siklus nonsimetris) hal ini menyangkut daya lenting sumberdaya perikanan yang dibarengi dengan penambahan armada dan alat penangkapan.

Melihat sintesis yang terjadi pada era pembanguan di tengah kemiskinan nelayan maka diharapkan adanya sinkronisasi konsep pembanguan yang dapat setidaknya mengurangi angka kemiskinan nelayan. sinkronisasi ini bukan hanya semata-mata bentuk political will semata yang tiap berganti pimpinan maka lain pula konsep pembangunan yang dicanangkan. Sinkronisasi pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan multidimensi yang berkelanjutan berwawasan lingkungan. 

Strategi untuk mencapai konsep tersebut adalah : pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penangkapan dan pengolahan perikanan; pemantapan kebijakan dan konsep pembangunan berbasis isu; penerapan ecololabel fishery (perikanan bersertifikat) untuk mengatur stok sumberdaya yang bernilai ekonomis tinggi; memutus rantai suplay change yang terlalu panjang dan memiskinkan nelayan.

Oleh: Irwanto
Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Kelautan

Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makasar
E-Mail: irwantomarine@gmail.com

Foto: @SATU_Indonesia