Transportasi Laut, Landasan Kebangkitan Negara Kepulauan - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Transportasi Laut, Landasan Kebangkitan Negara Kepulauan

Sunday, April 13, 2014
Indonesia dengan letak geografis yang sangat strategis memiliki bentangan laut yang luas hingga 2/3 wilayah dari keseluruhan wilayah NKRI. Indonesia perlu menempatkan diri sebagai leader, dan menciptakan kebijakan nasional yang berdasarkan pada kondisi geografis yang dimiliki. Dengan kondisi geografis yang demikian, maka peranan transportasi laut bagi Indonesia adalah sangat strategis dan vital, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek ideologi, politik, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

Angkutan laut nasional sebenarnya telah berperan sejak sebelum dan pasca kemerdekaan Indonesia yang dimulai dari sumbangannya dalam aspek keamanan untuk mempertahankan kedaulatan negara hingga peranannya sebagai alat untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dari negara maju. Peran armada angkutan laut dalam mempertahankan kedaulatan telah terbukti pada era tahun 1950 sampai 1965 dimana mobilisasi kekuatan pertahanan banyak menggunakan armada kapal niaga, dan puncaknya terjadi pada saat perebutan kembali Irian Barat dari tangan Belanda.

Muhammad Nasir
Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
(Aktivis Gerakan Pemuda Maritim Indonesia)
Dari aspek ekonomi, sektor transportasi laut berperan dalam menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan secara lancar. Disamping itu, sektor transportasi laut berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tertingal (konsep transport promote the trade) dan sebagai sarana penunjang perekonomian bagi daerah-daerah yang telah berkembang (konsep transport follow the trade).

Dari aspek ideologi dan politik, sektor transportasi laut berperan dalam menjaga integritas bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disamping sebagai sarana mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan keseluruh wilayah tanah air. Sementara dari aspek sosial budaya, sektor transportasi laut berperan dalam memberikan sarana aksesibilitas bagi masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya hubungan antara masyarakat pada satu pulau dengan masyarakat di pulau lainnya.

Wajah transportasi laut Indonesia masih sangat jauh terbelakang, padahal Indonesia adalah negara dengan luas laut mencapai 5,8 juta km2. Hal ini dikarenakan keseriusan untuk mengembangkan potensi di wilayah laut masih di nilai sebagai suatu hal yang tidak menjanjikan dan memiliki ketidakpastian masa depan. Selain itu, dukungan untuk mengembangkan industri-industri kemaritiman di Indonesia masih kurang dukungan.

Pada Februari 2013, sudah tercatat 12.004 kapal atau menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 98,7 persen dari jumlah 6.041 kapal yang tercapai pada Maret 2005. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada sektor pengadaan armada, tetapi perlu juga diketahui bahwa kenaikan jumlah armada tersebut tidak diiringi dengan laju pertumbuhan dari industri-industri galangan kapal atau pelabuhan-pelabuhan yang memadai.

Permasalahan yang dihadapi oleh transportasi laut Indonesia dimulai dari keterpurukan peran armada pelayaran nasional dalam mengangkut muatan. Hal ini tentu berimbas pada pengurangan jumlah barang yang di ekspor maupun impor, sehingga secara tidak lansung sektor perdagangan dan perekonomian juga terus menurun. Permasalahan lainnya adalah tidak diberlakukannya azas cabotage yang mampu meningkatkan kegiatan transportasi laut.
Kemudian biaya ekonomi yang tinggi juga menyebabkan turunnya minat masyarakat untuk mengoptimalkan transportasi laut.  Tidak kalah penting juga sarana dan prasarana bongkar muat masih sangat terbatas sehingga menambah beban bagi pengguna jasa transportasi laut.
Permasalahan lain dari transportasi laut ini adalah tingkat kecukupan fasilitas keselamatan pelayaran yang belum memenuhi standar, sehingga para pengguna jasa transportasi belum merasa terjamin keselamatannya dalam menggunakan sarana transportasi laut tersebut.

Kurangnya sarana untuk mendukung kegiatan transportasi laut nasional dapat dilihat dari ketersediaan pelabuhan yang bertaraf nasional yang mampu melayani ekspor dan impor, sampai saat ini hanya terdapat 4 lokasi pelabuhan yang mampu melayani kegiatan tersebut yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Belawan.

Saat ini Transportasi laut di Indonesia didominasi oleh angkutan barang. Sebesar 80 persen angkutan laut yang mendominasi adalah angkutan batubara, angkutan kelapa sawit, angkutan BDN dan gas, dan angkutan peti kemas. Sementara angkutan penumpang dan pelayaran tradisional kondisinya makin ditinggalkan karena tidak menjadi kebijakan prioritas pemerintah. Saat ini pemerintah memiliki kebijakan angkutan penumpang melalui transportasi udara melalui insentif-insentif dalam bidang penerbangan berbiaya murah.

Ketiga, mengenai kepelabuhanan. Bagus atau tidaknya pelabuhan dinilai berdasarkan lamanya kapal di pelabuhan. Jikaproses dwelling timeyang singkat itu dikategorikan sebagai pelabuhan yang bagus, tetapi jika memakan waktu berhari-hari maka sebaliknya pelabuhan tersebut dikategorikan tidak bagus. Keempat, sistem regulasi. Sistem regulasi pelayanan harus memiliki sistem cabotage. Jika barang yang diangkut menggunakan kapal Indonesia maka akan dikenai pajak, sebaliknya kapal luar negeri bebas dari pajak.Kondisi-kondisi inilah yang jika tidak disikapi dengan kebijakan pemerintah akan makin menggerus transportasi laut Indonesia.

Transportasi laut menjadi urat nadi bagi sebuah negara kepulauan. Indonesia yang memiliki jumlah pulau tersebar luas membutuhkan sarana transportasi laut memadai. Ironisnya, sebagai negara kepulauan sistem transportasi laut Indonesia masih perlu banyak perbaikan. Ini terbukti dengan banyaknya jumlah kasus kecelakaan di laut, banyaknya pelabuhan-pelabuhan yang justru terbengkalai, dan semakin menambah semerawutnya transportasi Indonesia.

Kondisi ini dapat dilihat dari akar persoalannya yakni pemerintah dalam kebijakan pembangunan nasionalnya saat ini adalah lebih mengedepankan land base oriented. Sehingga strategi yang terkait dengan urusan laut tidak mendapatkan prioritas. Akibat dari strategi yang keliru, maka kebijakan dan implementasi di bidang transportasi laut menjadi tidak terurus. Konsekuensinya, transportasi laut yang seharusnya jadi andalan masyarakat justru menjadi angkutan yang menakutkan.

Dari aspek pertahanan dan keamanan, sektor transportasi laut berperan dalam menjaga keamanan negara dari kemungkinan serangan oleh negara asing. Menurut UU No. 3/2002 tentang pertahanan negara disebutkan bahwa armada niaga nasional sebagai komponen pertahanan negara yang dapat dimobilisasi jika negara dalam keadaan bahaya (UU No. 27/1997 tentang  Mobilisasi dan Demobilisasi).

Keinginan untuk menjadi bangsa yang besar adalah cita-cita seluruh rakyat Indonesia, dan untuk menggapainya diperlukan strategi yang matang dalam perencanaan pembangunan bangsa ini. Pemerataan pembangunan dapat menjadi pintu untuk memulai menstimulasi seluruh stakeholder agar bisa fokus dalam pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).