Ambisi Berkuasa (Catatan Jelang Pilpres dan Muktamar IMM Setengah Abad) - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Ambisi Berkuasa (Catatan Jelang Pilpres dan Muktamar IMM Setengah Abad)

Monday, May 26, 2014
Konsep pencalonan diri dalam melanjutkan estafet kepemimpinan sepertinya perlu dikaji ulang. Sekedar berkaca pada pengalaman, bagian dari tuntunan demokrasi ini ternyata menuai masalah. Dinamika destruktif yang terjadi patut diskusikan kembali.

Seperti diketahui, inti dari persoalan sosial adalah kepemimpinan. Sehingga, proses pergantiannya mendapat porsi besar perhatian publik. Ujuk-ujuk mengusung misi perubahan, pemilihan yang diwarnai kompetisi acapkali menimbulkan persoalan. Niat mulia yang berbalut ambisiusme membumbui lahirnya kubu dan fatsun. Apalagi yang dilandasi niat buruk. Hal ini lazim terjadi, baik dalam lingkup bernegara, hingga pada tataran yang paling kecil seperti dalam sebuah kelompok atau organisasi.

Proses demokrasi yang diyakini dapat melahirkan sosok pemimpin terbaik, yang berdasar pada suara terbanyak membuat kontestan terjebak dalam situasi saling serang, penuh siasat, muslihat dan berorientasi menang-kalah bukan menang-menang (win-win solutions). Awal dari preseden buruk calon penguasa.

Setelah pemenang diumumkan, kelompok yang kalah melahirkan barisan sakit hati. Barisan yang menjadi cikal bakal perongrong laju periode baru. Sulit menemukan kritikus konstruktif di pihak oposan sejauh ini. Mereka selalu memakai kacamata kuda dalam menilai kinerja rivalnya. Yang benar saja di bilang salah, apalagi yang salah.

Namun ada yang berkilah, kita masih dalam proses pendewasaan berdemokrasi sejauh ini. Tapi jika menilik ke belakang, konsep ini bukanlah hal baru dalam peradaban manusia. Sejumlah negara besar dan organisasi berumur tua juga belum kunjung menemukan kematangan. Setiap kepemimpinan masih berkutat dalam rong-rongan oposan. Walhasil, sebagian besar energi justru banyak tersita mengurusi batu-batu sandungan ketimbang menjalankan program.

Persatuan menjadi harga mahal. Masyarakat dibuat terpecah belah, ego dan merasa paling benar. Otomatis kekuatan kebersamaan terganggu. Bukannya menyatu, tidak jarang pihak oposisi maupun yg berkuasa berkomplot dengan musuh utama. Dan rela menggadaikan idealisme, demi menjatuhkan rivalnya.

Selain itu, banyak pemilih dan calon pemilih berubah menjadi pragmatis. Mereka memanfaatkan ambisi calon pemimpin. Voters mematok sejumlah rupiah atau barter yang setara atas pilihannya, bagian dari rasionalitas ‘take and give’. Mereka penganut moto; "Tidak ada makan siang gratis bung !".

Calon pemimpin berubah menjadi pemburu suara bukan suara yang memburu pemimpin. Bukan masyarakat yang mencari pemimpin. Voters dipaksa memilih menu yg suka tidak suka harus di telan.

Guna mengurangi golput (golongan putih) pemilih diintervensi. Banyak yang menggunakan dalih hukum dan agama, bahwa golput itu haram, dan mengajak golput itu pidana.  Kendati demikian, konon makin banyak saja jumlah golongan ini. Terakhir menembus angka hingga diatas 40 persen, berdasar pada hasil survei LSI terbaru. Jika dirunut, banyak penyebabnya. Tapi menurut hemat saya, mayoritas pemilih sebenarnya kehilangan motivasi untuk menggunakan hak pilihnya.

Menggunakan strategi pragmatis, black campaign, dan tipu muslihat, di politik itu halal katanya. Jujur saja, setiap periode, baik Pilcaleg, Pilpres bahkan Muktamar atau pemilihan kepemimpinan baru setiap organisasi sosial, kita masih berkutat di seputaran persoalan ini. Bahkan, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sendiri, sebuah wadah calon pemimpin masa depan ditempa.

Walaupun diketahui kini sudah menggunakan konsep pemilihan formatur, dimana ketua umum tidak lagi dipilih secara langsung, melainkan dipilih oleh formatur terpilih. Namun, ada saja oknum yang bertransaksi di sini.

Wajar, jika tidak sedikit aktivis jebolan organisasi sosial berlabel Islam juga terjerembab dalam lingkaran korupsi. Sebabnya, ambisi berkuasa membuat kita terkontaminasi oleh budaya korup. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus bergelut dalam kemunafikan ini?

Melihat kemelut itu, saya menjadi rindu akan romantika pemilihan khalifah Abu Bakar. Beliau diminta bukan menawarkan diri. Karena kapasitasnya, karena ketulusannya. Bukan mengobral janji dan kehebatan  pada khalayak hingga lupa berkaca diri.