Kemitraan Kunci Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Kemitraan Kunci Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Monday, May 19, 2014
Untuk memperkuat pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau kecil, pemerintah membutuhkan kemitraan dengan pihak lain terutama private sector, BUMN, perguruan tinggi, LSM dan partisipasi masyarakat. Seperti diketahui bahwa rencana pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di  pulau-pulau kini sedang gencar dilakukan. Namun demikian sejumlah kendala dan tantangan menghadang di depan mata sehingga diperlukan inovasi dan strategi lain guna lebih mempercepat pncapaian sasaran. Salah satu hal yang bisa ditempuh melalui kemitraan dengan berbagai pihak sesuai dengan minat dan kapasitasnya masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Lokakarya Kemitraan Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat untuk wilayah Kota Ujungpandang dan Kabupaten Pangkep. Acara ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 bertempat di hotel Mercure Kota Ujungpandang. Acara lokakarya ini dibuka oleh Dirjen KP3K, KKP, Dr. Sudirman Saad yang diwakili oleh Direktur Pendayaguaan Pulau-Pulau Kecil, Ir. Rido Batubara, M.Si. Dalam sambutannya, Dirjen KP3K menyampaikan arahan dan harapan tentang pentingnya kemitraan multipihak dalam mendorong dan mengakselerasi pembangunan pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar. Keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil mesti dapat di atasi dengan keterlibatan pihak swasta, BUMN, ngo dan perguruan tinggi sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing. Adapun narasumber dalam lokakarya ini adalah Ir. Bambang, Kepala Bagian Program, Sesditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Ir. Rudi Raditya Setiadji, Kepala Sub Bagian Hubungan Kelembagaan, SKK Migas, Syamsul Kamar, Pemimpin UKC, PT BNI, Sentra Kredit Makassar dan Sufri Laude, mantan direktur eksekutif LP3M. Lokakarya ini akan diikuti oleh sekitar 50 undangan dari SKPD Prov Sulsel, Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kota Ujungpandang, Kadin Sulsel, NGO, Bank Sulselbar, media massa, perguruan tinggi, kelompok masyarakat dan fasilitator DFW-Indonesia.

Seperti diketahui bahwa sejak tahun 2011, Ditjen KP3K, KKP telah memfasilitasi penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil seperti air bersih, minawisata, PLTS dan sarana perikanan untuk pulau-pulau kecil di Kabupaten Pangkep dan Kota Ujungpandang. Pemanfaatan dan pendayagunaan aset tersebut oleh masyarakat telah dilakukan dengan intensif dan mendukung ekonomi kepulauan. Namun demikian, dibutuhkan dukungan kemitraan dengan pihak lain terutama untuk meningkatkan kapasitas, perluasan manfaat, akses pembiayaan dan promosi yang lebih luas tentang aktivitas masyarakat pulau terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha ekonomi produktif, perdagangan, jasa pariwisata dan lain-lain.

Melalui lokakarya kemitraan ini, permasalahan pengelolaan infrastruktur dan ekonomi pulau-pulau kecil dapat teratasi melalui dukungan pihak-pihak terkait. Pihak BNI misalnya menyampaikan peluang akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang disediaakan pemerintah yang juga teralokasi bagi kegiatan usaha di sector kelautan dan perikanan. Sementara itu, pihak Kementerian ESDM menyampaikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 435 miliar untuk pembangunan PLTS terpusat di 25 pulau-pulau terluar dan 27 kawasan perbataan darat. Pembangunan PLTS di Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk merupakan amanah dan tindaklanjut Perpres 78 tahun 2005. Diharapkan dengan terbangunnya PLTS dengan sistim komunal di 25 PPKT tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan listrik sekitar 8100 kepala keluarga. Terobosan model kemitraan seperti ini diyakini akan mampu mempercepat pendayagunaan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar menjadi lebih maju dan mandiri karena salah satu kebutuhan infrastruktur vital yaitu listrik telah tersedia dengan kapasitas yang mencukupi kebutuhan masyarakat.

Foto : Lokakarya Kemitraan 
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia & Direktorat PPK Ditjen KP3K 
Kementerian Kelautan dan Perikanan