“Coral Governance” Sebuah Paradigma Optimistik - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

“Coral Governance” Sebuah Paradigma Optimistik

Tuesday, June 10, 2014
Hubungan antara sumberdaya alam dan manusia sangat kompleks dan tidak dapat dipisahkan dimana manusia tidak dapat hidup tanpa sumberdaya alam, sama halnya sumberdaya alam hanya akan bermakna, bernilai dan bermanfaat karena eksistensi manusia. Akhirnya hubungan ini dimakanai dengan sebuah konstribusi yang saling ketergantungan. Pemanfaatan sumberdaya dianggap sebagai realita potensi dan memiliki nilai yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Tanpa disadari interaksi ini sudah berlangsung sejak ribuan tahun hingga kini.

Melirik kea rah laut dan mengingat Negara RI adalah Negara Maritim, didalamnya terdapat berbagai macam sumberdaya alam. SDA ini tak kalah pentingnya berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagai penopang hidup dari segi pangan, profesi dan jasa-jasa lingkungan. Salah satunya ekoistem terumbu karang, selain memilki fungsi secara ekologis juga memiliki nilai secara ekonomis dan mengahasilkan dampak-dampak intrinsik bagi pembangunan nasional.  Ekosistem ini bahkan mampu menjadi wadah pemersatu bangsa utuk menjalin kerjasama regional dan multilateral dengan negara tetangga.

Selama perkembangan peradaban dibumi, timbul ketidakselarasan hubungan antara manusia dengan ekosistem terumbu karang. Pemanfaatan ekositem yang tidak terkendali, dorongan eksploitasi yang memicu peningkatan devisa negara. Tingkat pencemaran oleh buangan limbah-limbah yang bermaura ke laut. Destructive fishing dan penambangan coral, serta reklamasi yang kini semakin marak untuk pengembangan daerah dan ivestasi ekonomi. Sayangnya ini menjadi isu yang masih hangat sejak tumbangnya era reformasi.

Dalam menyelesaikan dan mengurai berbagai komponen isu dan permasalahan tersebut, telah berbagai solusi yang direkomendasikan. Harapan utamanya adalah menyelesaikan permasalahan, namun hanya secara kontekstual dan malah muncul permasalahan baru pada hulu yang sama. Dengan demikian sejak itu, para pakar kelautan mengadopsi sebuah konsep keterpaduan dalam mengelola sumberdaya ekosistem terumbu karang. Merumuskan kebijakan dari segi konservasi melalui pembagian zona laut serta pembatasan alat tangkap. Saat ini, “coral management” berkembang sebagai respon dari masalah yang diakibatkan oleh anggapan pembangunan dalam mengintensifkan pengelolaan ekosistem terumbu karang. Dan pada akhirnya basis peningkatan ekonomi melalui anggapan tersebut menarik sebuah kebijakan bersama dalam mengelola ekosistem terumbu karang, misalnya alokasi dana APBN kepada program-program dengan dalil konservasi lingkungan. Kendati demikian, malah menambah utang negara dan tidak menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Jika dilihat secara bijak penyebab kerusakan terumbu karang adalah dampak seperti faktor iklim, pencemaran dan aktifitas penambangan. Akan tetapi anehnya, tuduhan atas subjek degradasi ini menancap dalam kepada masyarakat nelayan. Mengapa demikian?, sebab agak susah menyalahkan formulasi strategi yang telah dirumuskan oleh penentu kebijakan. Tuduhan ini sebenarnya tindakan yang terburu-buru agar dapat secara instan mengeluarkan program-program yang mementingkan pihak tertentu. Namun harus ditelan bulat-bulat oleh nelayan kita, padahal beban  mereka terlalu berat telah dibatasi oleh dinding yang dibuat para elit politik, oleh kebijakan yang tidak pro nelayan. Hingga mengurangi akses nelayan dan membunuh kreatifitas hidup masyarakat nelayan dan akhirnya terjerat oleh kemiskinan.

Pada konsep lain dalam bidang sumberdaya perikanan memandang secara intrinsik potensi sumberdaya laut. Mengajak secara bersama untuk mengeksploitasi isinya didasari oleh MSY (maximum sustainable yield). Padahal selama ini konsep tersebut masih memiliki selisih yang kontras pada parameter yang dipakai MSY, entah dari segi pendataan atau pandangan subyektif . Namun potensi ini juga tidak jarang membuat stakeholder menjadi gelap mata dan pada akhirnya memunculkan konflik yang terjadi antara nelayan atau pada tataran instansi bahkan pada penentu kebijakan.
Di ruang tertentu, skala nasional misalnya sutudy-study ketahanan pangan laut, memperlihatkan kekuatan-kekuatan strategi secara multisektoral untuk menjaga potensi sumberdaya perikanan. Namun masih marak kasus-kasus pencurian ikan yang terjadi di WPP (wilayah pengelolaan perikanan) Indonesia hingga saat ini. Banyaknya nelayan kita yang tertangkap karena menangkap ikan di Negara tetangga. Dimana yang salah? Kita memiliki potensi sumberdaya ikan yang terus menerus dicuri dan sayangnya nelayan kita malah menangkap ikan di luar laut kita. Ada ruang yang tidak maksimal berfungsi didalam potensi ini, sehingga saling tarik ulur dalam prosesnya.

Mengurai permasalahan diatas, sepatutnya pembangunan benar-benar difokuskan dari arah laut bukan kea rah laut. kerjasama lima negara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Newgunie dan Timor Leste) dalam menginisiasi pembentukan CTI (Coral Triangle initiation) untuk mewujudkan pengelolaan berbasis ekosistem. Hal ini dipandang penting karena telah banyak penekanan dalam perlindungan proses kunci dari ekosistem khususnya terumbu karang. Juga dalam rangka memadukan perspektif ekologis, sosial, ekonomi dan kelembagaan yang saling ketergantngan untuk memediasi penyelesaian isu-isu yang belum terselesaikan.

Dalam skala global, telah cukup banyak lembaga yang mendukung sumberdaya lingkungan (ekosistem laut), baik lembaga institusi akademik ataupun instansi pemerintahan bahkan lembaga internasional. Hal ini menjadi sebuah titik tumpu loncatan dalam membangun wadah yang lebih besar dan terdiri dari beberapa dimensi strategi pokok perlindungan lingkungan hidup. Guna perumusan rencana aksi regional yang sifatnya lebih optimis. Diharapkan nantinya melahirkan siklus yang evektif bukan hanya ditataran konsep dan terminology, melainkan dalam menerapkan rencana-rencana aksi regional yang telah disepakati bersama.

Karakter inilah yang akan mendinamiskan ruang-ruang berkapasitas dibidang ekologi-politik untuk berjalan dan bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya minapolitan, pariwisata, konservasi dan sebagainya. Sehingga fungsi-fungsi dari kapasitas itu dapat berjalan saling berkaitan dan bersama membangun negara maritim dari arah yang bijak ke arah yang lebih cemerlang.

Penulis :

Irwanto
(Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin)