Hendarman Supandji: Distribusi Tanah Tanpa Pemberdayaan, Hanya Akan Sia-sia. - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Hendarman Supandji: Distribusi Tanah Tanpa Pemberdayaan, Hanya Akan Sia-sia.

Tuesday, June 24, 2014
Jakarta- Program distribusi tanah tanpa dibarengi pemberdayaan, menurut Kepala BPN RI Hendarman Supandji hanya akan sia-sia. Dipandang perlu adanya badan khusus yang bisa mengkoordinasi lintas kementerian dan departemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat sektor agraria. 

Ia mencontohkan, betapa banyak petani yang memperoleh pembagian tanah lewat program Land Reform BPN sejak tahun 1960-an, menuai persoalan hingga kini. Seperti, tidak sedikit petani yang memilih menjual tanah dengan alasan tidak memiliki kemampuan mengelola. Sehingga akhirnya mereka kembali menjadi buruh tani.

“Padahal kita setiap tahun memberi land reform kepada petani, tetapi kenapa petani berkurang? Berarti kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan tanah masih belum tepat sasaran,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Hendarman, perlu dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan (R-UUP) yang sedang digodok DPR saat ini membentuk sebuah badan khusus yang bukan hanya mengurus legalisasi dan pembagian tanah tetapi juga memiliki kewenangan khusus untuk mensejahterakan penerima tanah lewat program acces reform. Sebab konteks pemberdayaan tidak lepas dari peran semua departemen, banyak egosektoral yang harus dikoordinasikan, dan itu tidak bisa dilakukan oleh badan setingkat BPN.

“Selama ini kita lewat Kasi Pemberdayaan hanya bisa menjembatani pemilik-pemilik tanah dengan pihak permodalan bank,” lanjut Hendarman.

Dari sisi lainnya, Sekretaris Utama (Sestama) BPN RI Drs. Suhaily Syam, M.M juga menyebutkan beberapa manfaat penting dari Undang-Undang Pertanahan ini. Selain menjadi penjabaran lebih lanjut dari UUPA, juga menguatkan beberapa poin penting yang selama ini  tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“Salah satu contoh, kita sudah ada PP 24 tahun 1997, misalnya disitu disebutkan bahwa tanah yang sudah terdaftar lima tahun tidak bisa digugat, tapi karena itu masih PP, bisa digugat. Kalau sudah UU tidak bisa. Agar jangan sampai kepemilikan tanah seseorang bisa digoyang. Karena selama ini ada saja intrik-intrik yang ingin mengambil kepemilikan orang lain,” ungkapnya.