Momentum Stabilitas Ekonomi Nasional - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Momentum Stabilitas Ekonomi Nasional

Thursday, August 28, 2014
AKHIR periode pemerintahan SBY-Boediono, ekonomi nasional telah berhasil menjadi salah satu ekonomi di dunia yang dipandang mampu mengelola ekonominya sehingga mampu meminimalkan risiko global akibat sejumlah krisis ekonomi dunia. Keberhasilan kinerja ekonomi nasional di periode ini bias dilihat dengan naiknya peringkat investasi Indonesia ke zona investment grade oleh S&P, Fitch, Moodys, dan R&I; serta bergabungnya Indonesia dalam kelompok G-20. Bahkan beberapa waktu lalu, Bank Dunia merilis data yang menunjukkan ekonomi Indonesia di peringkat 10 dunia berdasarkan gross domestic product purchasing power power parity (GDP-PPP) bersama-sama dengan Amerika Serikat, China, India, Jepang, Jerman, Rusia, Brasil, Prancis, dan Inggris.
Analis: Edi Setiawan, SE
Direktur Lingkei Jakarta dan Dosen FEB UHAMKA Jakarta.

Keberhasilan ini ditambah dari fundamental ekonomi yang membaik. Dengan ditunjukan dari eksistensi rupiah yang terus menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sebagaimana disampaikan Bloomberg sepanjang tahun 2014 rupiah telah menguat sebesar 4,8 persen dari sebelumnya Rp 11.900 perdolar AS menjadi Rp 11.200–Rp 11.400 per dolar AS sepanjang bulan Maret 2014. Sebagai catatan penguatan nilai tukar rupiah ini merupakan penguatan tertinggi bila dibandingkan negara-negara industri berkembang lain, seperti Cina, India, dan Korea.

Momentum menggembirakan disaat pemimpin baru akan terpilih. Hasil pesta demokrasi pilihan rakyat. Pemerintah yang digadang-gadang akan memunculkan harapan baru bagi rakyat. Tapi jangan jumawa dulu, pemerintahan baru setidaknya harus bisa menganalisa persoalan yang belum selesai sampai saat ini. Persoalan ini yang tidak diinginkan rakyat misalnya persoalan tercapainya ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan energi, karena ketiga faktor ketahanan tersebut selama ini merupakan permasalahan yang dihadapi pemerintahan sebelumnya dan sekaligus menjadi penentu keberhasilan pemerintahan di tiap periode kekuasaannya.

Tidak hanya itu saja, ada dua ancaman perekonomian nasional pasca Pemilu 2014 yaitu kenaikan utang luar negeri yang tidak terkontrol serta penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Meskipun juga banyak kalangan yang merespon posiitif Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Pemerintahan baru tampaknya harus mewaspadai kenaikan utang luar negeri yang dilakukan sektor swasta yang tumbuh lebih pesat dibandingkan utang luar negeri pemerintah. Saat ini, utang luar negeri swasta naik 12%, atau lebih tinggi dibandingkan kenaikan utang luar negeri pemerintah yang hanya naik 1,9%. Selain itu, juga utang luar negeri swasta lebih bersifat jangka pendek, yaitu kurang dari 6 bulan sehingga resikonya juga lebih besar

Diprediksi besarnya utang luar negeri swasta dapat menghabiskan 48% cadangan devisa negara. Disamping ini berbagai kalangan juga menyarankan agar pemerintah dapat menurunkan pertumbuhan utang luar negeri swasta melalui kebijakan pembatasan rasio utang terhadap ekuitas

Problem ini tidak bisa dikesampingkan dimana saat ini harus hadir bersama rakyat. Dimana negara ini masih terjebak dalam karut-marut atau kemelut yang mencemaskan. Meski pertumbuhan ekonomi kita secara nasional cukup baik, namun perkembangan index ratio gini kita sangat mengkhawatirkan karena distribusinya sangat timpang.  Ketimpangan meningkat pesat selama 10 tahun terakhir dan telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Apalagi koefisien gini Indonesia mencapai angka 0.41, tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Selain itu, karena angka gini kita dihitung dengan konsumsi, bukan pendapatan, realitas ketimpangan kita sebenarnya lebih parah. Beberapa perhitungan menunjukkan, jika pendapatan yang jadi ukuran, koefisien gini kita bisa menyentuh 0.46, lebih tinggi daripada Filipina saat ini.

Hal tersebut menggambarkan, bahwa pembangunan yang berlangsung selama ini hanya dinikmati sekelompok kelas ekonomi menengah ke atas. Artinya, jika kemiskinan absolut menurun (perlahan), kemiskinan relatif meningkat. Kesenjangan ekonomi yang melebar itu mengindikasikan terjadi defisit kesejahteraan rakyat.  Intinya adalah, sangat kontrasnya pembagian ekonomi ke dalam sektor tradisional dan sektor modern yang saat ini setara dengan kondisi sektor tradable vs non-tradable. Dua sektor ini hidup bersamaan tanpa mempunyai kaitan yang satu dengan lainnya dalam konsep pertumbuhan ekonomi Indonesia.


Teori Pertumbuhan Baru

Banyak yang beranggapan, meningkatnya ketimpangan adalah hal yang wajar untuk negara yang sedang berkembang. Ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi memerlukan kapital yang pembentukannya memerlukan tabungan masyarakat. Tumbuhnya golongan kaya memungkinkan akumulasi kapital terjadi lebih cepat. Tetapi, relevansi hipotesis ini menjadi berkurang dengan munculnya ”teori pertumbuhan baru” yang mengedepankan peran aset manusia (human capital) dalam pertumbuhan. Inti dari persoalan diatas ingin membuktikan bahwa teori trickle down effect bahwa yang besar akan mengangkat yang kecil sama sekali tidak berlaku di Indonesia. Tetapi sebaliknya yang terjadi, yang besar akan mengeksploitasi yang kecil.

Hal diatas juga bisa dibuktikan dari laporan Global Competitive Report 2012-2014, Indonesia menempati urutan ke-38 dari 148 negara untuk daya saing industri logistik. Adapun data Bank Dunia menyebutkan Indonesia berada di urutan 59 dari 155 negara pada 2012 dan data Trading Economics pada 2013 menempatkan Indonesia di urutan 61 dari 165 negara. Inilah yang menyebabkan berbagai kalangan di Indonesia pesimis melihat persiapan Indonesia memasuki MEA 2015.

Meskipun demikian, lambat namun pasti sebenarnya Indonesia memiliki sejumlah “value added” dalam menghadapi MEA 2015 antara lain: pertama, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Kedua, banyak Industri Kecil dan Menengah (IKM) Indonesia yang juga dapat bersaing.

Tapi fakta dilapangan kita menyadari bahwa mekanisme pasar memang menjanjikan efisiensi, tetapi tidak menawarkan keadilan. Kita merespons dengan mencantumkan prinsip ”efisiensi berkeadilan” dalam amendemen UUD 1945. Paradigma ini juga dikenal sebagai ”pertumbuhan berkeadilan”. Akan tetapi, walau sudah lama dikumandangkan, paradigma ini tak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan dari meningkatnya ketimpangan. Ini terjadi karena filosofinya yang masih mengedepankan pertumbuhan, menomorduakan keadilan.

Prinsip ”tumbuh dulu redistribusi kemudian” sudah terlalu lama jadi paradigma pembangunan ekonomi dan terbukti tidak termanifestasikan menjadi keadilan hakiki. Paradigma ini juga sudah tak sesuai teori-teori dan bukti-bukti empiris baru dalam literatur ekonomi pembangunan yang makin menunjukkan keadilan justru adalah prasyarat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintahan baru perlu melakukan berpikir out of the box sebagai upaya menormalisasi dan menstabilisasi ekonomi nasional sepanjang 2014. Bisa saja dengan melakukan kebijakan macroprudential dalam mendorong industrialisasi serta hilirisasi terus dilakukan oleh pengambil kebijakan nasional guna menstimulus penguatan ekonomi nasional.

Dengan memperbaiki kebijakan ekonomi nasional dapat memunculkan potensi pembalikan modal untuk negara. Sehingga kebijakan ekonomi akan mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui penjagaan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta industrialisasi yang secara konsisten. Untuk itu, pemerintahan baru ahrus cepat tanggap dalam melakukan perbaikan mikro dan makro ekonomi nasional. Kemudian perlunya melakukan strategi dalam mempercepat dan perluasan pembangunan ekonomi nasional dengan mengedepankan penguatan konektivitas nasional guna mengatasi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Penguatan Konektifitas Ekonomi
Mengutip pendapat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida S Alisjahbana (2011) perlunya konektifitas ekonomi yang dijabarkan menjadi tiga. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui intermodal suplay chain system yang menghubungkan hinterland dan tertingal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Dengan adanya konektifitas akan timbul komunikasi ekonomi nasional guna memperkuat perekonomian indonesia. Dimana potensi energi disetiap daerah akan mudah terserap. Untuk itu, diperlukan prospek ketahanan energi nasional. Karena sektor energi merupakan elemen penting penopang pertumbuhan ekonomi. Untuk memperkuat ketahan energi nasionak dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mendorong peralihan energi minyak bumi (BBM) ke energi alternatif lainnya seperti: gas, geothermal, sinar matahari, bioenergi dan lain-lain secara cepat

Dalam jangka menengah, enegi gas menjadi sumber utama pemenuhan energi nasional selama proses peralihan ke energi terbarukan benar-benar terwujud secara maksimal. Sebagaimana master plan energi tahun 2025 di mana 25 % energi indoensia dihasilkan dari energi terbarukan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah guna mewujudakn visi tersebut disamping terus mengawasi kinerjanya harus terus digalakan. Bila sinergisasi elemen terkait bisa berjalan sebagaimana mestinya maka kekuatan ekonomi Indonesia akan semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seluas-luasnya.


Oleh: Edi Setiawan

Penulis adalah Direktur Lingkei Jakarta dan Dosen FEB UHAMKA Jakarta.