IMM Desak DPR Revisi UU MIGAS - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

IMM Desak DPR Revisi UU MIGAS

Friday, September 19, 2014
 JAKARTA, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) medesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya komisi VII untuk segera merevisi Undang Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebab UU ini rawan kapitalisasi asing ungkap wasekjend DPP IMM Andir Frliansyah, saat ditemui di Menteng Raya 62, (Jum’at,19/09).


“UU migas ini penuh dengan kepentingan asing, maka dari itu perlu revisi ataupun dicabut karena pada saat penyusun UU migas sangat kental intervesi IMF didalamnya. Inti dari UU migas tersebut, Negara tidak lagi turut campur dalam pengelolaan sumberdaya migasnya. Karenanya, Pertamina diubah menjadi PT. Jika sudah menjadi PT, Pertamina bisa juga dijual”.  Ungkap Wasekjend DPP IMM ini.

“Dasar pengelolaan energi di Indonesia sudah jelas termaktub dalam konstitusi negara Indonesia yaitu dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal ini, ayat (2) dan (3) secara berturut-turut berbunyi ‘Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara’ dan ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’. Frase ‘cabang-cabang produksi’ dalam ayat (2) menyatakan kegiatan hilir berada di bawah kuasa pemerintah. Begitu pula dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tercermin pada frase ‘bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung’.

Ini artinya, pemerintah bertanggungjawab secara penuh atas keberlangsungan kegiatan pengelolaan energi.  Namun kenyataan yang terjadi dasar konstitusi itu hanyalah pepesan kosong belaka, sebab dalam UU migas tersebut mengindikasikan ketidakberpihakan pemerintah pada pemenuhan energi domestik dan banyak keputusan kontroversial yang dikeluarkan. dampaknya, kerugian negara di sana-sini dan tidak ada sedikitpun respon pemerintah dalam menangani kerugian besar-besaran yang terjadi”. Terang Andir.

“Keputusan-keputusan tidak logis atau sebut saja ‘kebodohan’ pemerintah yang telah dilakukan antara lain menjual gas dari blok Donggi Senoro kepada Mitsubishi dan menjual gas Tangguh di Papua kepada Cina dengan harga yang tidak masuk akal yakni $3.35/MMBTU ketika harga gas dunia memiliki rata-rata $13/MMBTU. Ironisnya perilaku pemerintah ini menyebabkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami kekurangan pasokan gas pada unit pembangkitnya yang mengakibatkan pembangkitan listrik yang seharusnya berharga Rp 400 / kWh menjadi Rp 1300 / kWh karena menggunakan diesel dalam pembangkitannya yang notabene berharga lebih mahal”. Lanjutnya.

Andir menyentil kasus yang menimpa pejabat negara dalam institusi yang berkaitan dengan Migas. Menurutnya, ditengah Kisruh UU migas belum selesai, rakyat indonesia kembali dikejutkan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang menetapkan  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik (JW) sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengadaan proyek kementerian ESDM, Rabu (3/9/2014), dan beberapa waktu lalu juga KPK telah menetapkan kepala SKK Migas Rubi Rubiandi sebagai tersangka.

Dengan KPK menetapkan menteri ESDM menjadi tersangka, IMM mengambil kesimpulan bahwa ada yang hal janggal terkait keputusan pemerintan dalam hal penerapan  kebijakan migas di indonesia ini, serta mendesak KPK untuk membasmi mafia-mafia migas di negeri ini.

“Maka dari itu IMM mendesak DPR untuk  merevisi UU migas demi kepentingan negara Indonesia. Kesalahan yang telah terjadi harus menjadi prioritas utama untuk segera diperbaiki. Saat ini pemerintahan SBY-Boediono harus bertanggung jawab dalam pengelolaan energi primer sektor migas di Indonesia. Untuk jangka panjang, lembaga legislatif yang dikomandoi Komisi VII harus segera merubah UU Migas menjadi UU yang bersahabat demi kesejahteraan rakyat dan keuntungan negara Indonesia, maka bila ada fraksi yang menolak untuk merubah UU tersebut maka fraksi tersebut dapat dikatakan musuh bangsa” Tukas Andir.

“Kita juga berharap pada pemerintahan Jokowi-JK nanti, khususnya Kementrian ESDM haruslah dipimpin oleh seseorang yang tepat dan kompeten dalam bidang pengelolaan energi sehingga menghasilkan keuntungan maksimal demi kesejahteraan rakyat. Jika hal serupa  terjadi lagi di Pemerintah Jokowi-JK kemudian hari, IMM memposikan diri sebgai garda terdepan untuk memperjuangkan hak rakyat.”  Tandas Andir,