Ini Tanggapan Pemuda Terkait RUU PILKADA - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Ini Tanggapan Pemuda Terkait RUU PILKADA

Thursday, September 25, 2014



Saat ini Kamis (25/9) Pukul 10.00, sedang berlangsung pembahasan RUU Pilkada. Polemik RUU Pilkada hangat dibicarakan baik ditingkat elit, kaum intelektual, ataupun masyarakat pada umumnya. Apakah dikembalikan ke DPRD ataupun tetap dipilih Rakyat. Berikut tanggapan Organisasi Kepemudaan terkait RUU Pilkada.

PMKRI
RUU Pilkada, jika dikembalikan di DPRD, maka bertentangan dengan semangat reformasi. Tak bisa dipungkiri, Dalam 10 tahun pemilihan langsung masih banyak kekurangan. Namun dikembalikan ke DPRD juga tidak menjamin terjadi perubahan mendasar. Begitulah demokrasi selalu mengalami proses demokratisasi. Pemilihan langsung memang mahal tapi itu konsekuensi demokrasi. Substansinya, biarkan rakyat menentukan nasibnya sendiri.
(Angelo Wakikako, Presidium PP PMKRI)

GMKI
Landasan filosofis yang dijadikan acuan DPR terkait RUU Pilkada tidak mendasar. DPR merupakan perwakilan masyarakat dalam hal legislasi bukan dalam porsi memilih pemimpin daerah. Pemilihan Pemiimpin daerah harus dikembalikan kepada rakyat.  
(Ayub Manuel Pongrekun, PB GMKI)

HMI
Pembahasan RUU Pemilukada merupakan pembahasan yang penting dan memiliki pengaruh besar  terhadap sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini. Jangan jadikan RUU Pilkada sebatas sebagai komoditas politik, ajang balas dendam politik kelompok-kelompok tertentu.  Ada indikasi ketergesa-gesaan dalam pembahasan RUU Pilkada ini. Baiknya Pengesahan RUU ini ditunda, sembari dilakukan kajian-kajian serta evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung yang sudah diterapkan kurang lebih 10 tahun di Negara ini dengan mempertimbangkan segala aspek secara komprehensif.
(Arman Saputra, PB HMI)

IMM
Polemik RUU Pilkada, bukti bahwa senayan masih terjebak pada polemik seputar kekuasaan. ‘Senayan’ sangat agresif bicara masalah procedural, namun pasif saat masuk dalam ruang substansial yang langsung menyentuh persoalan rakyat. Misalnya UU Migas ataupun UU Agraria. RUU Pilkada sifatnya teknis. Yang harus diperbaiki adalah fungsi partai politik. Karena Apapun hasil RUU Pilkada, tanpa dibarengi revitalisasi fungsi partai politik, hasilnya akan tetap sama.
(Taufan Korompot, DPP IMM)


 Sumber Foto : www.sayangi.com (Kelompok Cipayung Plus saaat menggelar diskusi sumpah pemuda 2013)