Kadin Rekom Program Kelautan bagi Pemerintahan Baru Jokowi-JK - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Kadin Rekom Program Kelautan bagi Pemerintahan Baru Jokowi-JK

Tuesday, September 16, 2014





Jakarta - Kabinet pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla memastikan, di pemerintahannya nanti akan membentuk 34 kementerian. Sebanyak 18 posisi akan diisi oleh kalangan profesional murni, sementara 16 profesional dari partai politik. Kalangan pengusaha di sektor Kelautan dan Perikanan banyak menaruh harapan kepada pemerintahan baru untuk memegang komitmen memajukan ekonomi dari sektor maritim.  


Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan telah menggodok pemetaan sektor Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu lima tahun mendatang, untuk melipatgandakan pendapatan dari sektor kelautan.

“Potensi sektor ini bisa mencapai 255 triliun rupiah per tahun. Jika diberdayakan dengan maksimal tentu akan memberikan kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang jauh lebih besar dari PDB saat ini, pemasukan keuangan negar adari sektor pajak akan lebih besar,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto di Jakarta (16/9/2014).

Selama ini, kata Yugi, perhatian kita masih terpaku pada pembangunan ekonomi yang ada di darat, belum mengarah ke perairan, padahal potensinya sangat melimpah. Sudah seharusnya kita mulai merancang langkah-langkah yang perlu disiapkan agar Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Dia menjelaskan, ada beberapa penentuan program dan langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru untuk sektor kelautan dan perikanan, antara lain memperbaiki data potensi perikanan tiap daerah, pemberdayaan kelompok koperasi-koperasi nelayan,  peningkatan pelaku usaha baru perikanan dan permodalan/bulog perikanan.

“Kita juga harapkan permerintah bisa menambah pelabuhan cold storage di sentra-sentra perikanan, kemudian juga dapat mengkaji prospek kerjasama dengan pihak swasta. Selain itu, kita harapkan juga ada kebijakan khusus terkait BBM untuk operasional nelayan,” kata Yugi.  

Dia menjelaskan, Road Map (peta jalan) yang dibuat Kadin Bidang Kelautan dan perikanan telah mencapai tahap finalisasi. Pihaknya telah menetapkan program-program dan sasaran-sasaran yang harus dicapai.

Yugi menyatakan bahwa pada sektor perikanan, optimalisasi produksi perikanan budidaya nasional dan produksi perikanan tangkap di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan Laut Lepas menjadi salah satu bidikan utama. “Kita targetkan perikanan (budidaya dan tangkap) nasional bisa mencapai 38,2 juta ton di tahun 2019 dan menjadi salah satu komoditi ketahanan pangan nasional,” pungkas Yugi.