“RI 1” Mulai PHP - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

“RI 1” Mulai PHP

Friday, September 19, 2014
         
Rancangan Undang-Undang Pilkada hangat menjadi pembicaraan masyarakat saat ini. Dari Senayan, sampai di warung-warung kopi. RUU yang ‘hanya’ berputar pada masalah prosedur menjadi trending topic. Sementara masalah lain  yang lebih substansial, misalnya UU Migas, rencana kenaikan harga BBM, dan terbaru, postur kabinet Jokowi – JK seakan luput dari perhatian.
Pasca Pilpres, rakyat menaruh harapan besar bagi RI – 1 terpilih, sebutan bagi Presiden Republik Indonesia terpilih (Jokowi ) . Presiden  RI yang sebulan lagi akan dilantik, memberikan harapan bagi terbukanya ruang menuju kesejahteraan. Sederhana, Berintegritas dan komitmen kuat saat menjabat sebagai walikota Solo dan Gubernur DKI, adalah alasan pemilih rasional untuk memantapkan pilihannya kepada presiden yang dikenal gemar blusukan.  70 Juta suara rakyat Indonesia cukup menghantarkan Jokowi ke kursi Presiden RI.
‘Sebagai orang nomor satu RI’, Presiden harus mampu memenangkan hati rakyat. Merengkuh kepercayaan rakyat. Sehingga apapun yang presiden lakukan, mendapakatkan dukungan rakyat. Hanya mengandalkan formal legitimasi, Tanpa legitimasi sosial, pemerintahan akan tertatih menjalankan agendanya. Maka presiden dituntut untuk merealisasikan janji-janji saat kampanye.
Harapan menuju Indonesia hebat, nampaknya mulai diragukan. Bagaimana tidak..? Jokowi yang diidentikkan dengan keterwakilan wong cilik, mulai merumuskan program yang tidak populis. Berlawanan dengan kepentingan wong cilik. Tanpa berfikir kreatif, menambal defisit APBN Jokowi dan partai penguasa berencana menaikkan BBM, disaat daya beli masyarakat masih jauh dari standar.
Terbaru, Jokowi mengungumkan formasi kabinet dengan jumlah 34 kementrian, sama dengan jumlah kabinet SBY. Kabinet ramping tidak terwujud. Dari 34 kementrian, 16 diantaranya berasal dari Partai Politik. Sikap yang berbeda saat kampanye dan awal-awal ditetapkan sebagai Presiden terpilih. Jokowi dan partai penguasa dengan gagah menegaskan bahwa akan merampingkan postur kabinet untuk efisiensi APBN, tidak bagi-bagi kursi, untuk mewujudkan kabinet profesional.
Muncul analisa bahwa jumlah kementrian yang sama dengan kementrian SBY, adalah strategi untuk mengakomodasi kepentingan parpol yang mengusung Jokowi-JK. Begitupun dengan 16 kementrian yang akan diisi oleh kader dari parpol, membuktikan bahwa demokrasi transaksional masih dipertahankan. Mekanisme di internal parpol untuk mengajukan nama kandidat menteri bukanlah melalui studi kelayakan. Tapi penuh lobi dan intrik politik.  Zaken kabinet (kabinet professional) sulit terwujud. Malah menjadi kabinet kompromi.
Harapan perubahan yang diusung Jokowi, jauh dari harapan. Jokowi yang diharapkan menjadi Negarawan, sepertinya lebih tepat disebut ‘politisi kebanyakan’. Karena Negarawan, selalu komitmen pada kepentingan bangsa. Partai politik dijadikan sebagai ‘kendaraan ideologis’ menuju tampuk kepemimpinan, dengan tujuan kemajuan bangsa. Bukan seperti ‘Politisi kebanyakan’ yang identik dengan PHP (Pemberi Harapan Palsu), bersandar pada logika kekuasaan. Mempertahankan, merebut dan melestarikan kekuasaan untuk kepentingan individu dan partai.  

Oleh : Taufan Putra Revolusi Korompot (Pemimpin Redaksi Ipublika)
Sumber Foto : nasional.kompas.com