Datangi Konsulat RI Perth, Masyarakat Indonesia Protes UU Pilkada - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Datangi Konsulat RI Perth, Masyarakat Indonesia Protes UU Pilkada

Wednesday, October 15, 2014
Protes: Masyarakat Indonesia di Perth, Australia, menggelar aksi menolak disahkannya RUU Pilkada oleh DPR.  
PERTH— Disahkannya RUU Pilkada di DPR RI terus menuai reaksi negatif. Buktinya, baru-baru ini, sekitar 30 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Perth, Australia Barat, mendatangi Konsulat Jendral RI di kota tersebut untuk melakukan protes. 

Menggunakan kostum hitam-hitam, mereka menggelar “Layatan Matinya Partisipasi Rakyat”. Rombongan tersebut merupakan gabungan dari mahasiswa Indonesia yang tengah menjalani studi di berbagai universitas di Perth, serta masyarakat diaspora Indonesia.

“Kami berduka cita atas pengesahan RUU Pilkada. Dengan diubahnya mekanisme pemilihan menjadi via DPRD, akuntabilitas demokrasi menjadi lemah, serta fungsi kontrol eksekutif hanya berada di tangan politisi DPRD, bukan pada rakyat. Dampaknya para kepala daerah hanya akan melayani kehendak elit-elit partai politik, bukan melayani rakyat,” ujar Tio Novita Efriani, koordinator aksi. Mahasiswa Murdoch University.

Ia melanjutkan, saat ini persoalan mendasar yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia adalah rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada elit-elit partai politik dan politisi di Parlemen. Untuk itulah, di titik ini pemilihan langsung menjadi urgent. Ia jadi tumpuan rakyat untuk menjaga agar kepercayaan publik tetap hadir.

Irwansyah Jemi, salah satu peserta aksi, menambahkan, hubungan antara skala korupsi dengan pemilihan langsung tidak berdasar. Sebab, porsi korupsi terbesar ada di level elit politik, bukan di akar rumput. Dengan pemilihan langsung, sebutnya perilaku elit dapat lebih dikontrol, dan rakyat pun dapat secara langsung menagih janji kepada pemimpin.

“Lagipula biaya pemilihan langsung yang dianggap terlalu besar juga tidak relevan dijadikan alasan menghapus hak rakyat dalam memilih langsung pemimpinnya di daerah. Akar masalahnya ada pada sistem dan aturan pilkada yang masih lemah. Jadi seharusnya yang diperbaiki adalah aturan mainnya, bukan menghilangkan pemilihan langsung. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa yang salah dengan demokrasi Indonesia itu rakyat, bukan elit-elit politik yang korup itu,” imbuh Jemi.

Acara tersebut berlangsung singkat saja, sekitar 10 menit. Dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu mengheningkan cipta diiringi lagu Gugur Bunga. Aksi ditutup dengan meletakkan karangan bunga di halaman dalam KJRI, sebagai simbol matinya demokrasi langsung di daerah.