Membangun Indonesia dari Pinggir Melalui Penyediaan Tenaga Listrik - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Membangun Indonesia dari Pinggir Melalui Penyediaan Tenaga Listrik

Wednesday, October 22, 2014
Urgensi Kebutuhan Infrastruktur di Pulau-Pulau Kecil Terluar
Jakarta- Ketertinggalan dan keterisoliran pesisir dan pulau-pulau kecil dalam beberapa dekade telah menimbulkan dampak ketidakadilan bagi masyarakat. Wilayah Indonesia di perbatasan dan pulau-pulau terluar secara nyata belum menikmati hasil-hasil pembangunan. 

Keterbatasn sarana transportasi laut dan udara, harga BBM yang mahal, sarana telekomunikasi yang belum tersedia menimbulkan geliat ekonomi masyarakat belum nampak secara nyata. Disparitas pembangunan secara ekonomi disebabkan karena infrastruktur dasar yang dibutuhkan bagi perkembangnya suatu wilayah belum tersedia secara proporsional. Untuk mendukung infrastruktur air minum dan listrik di pulau-pulau kecil terluar, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran Rp 547 miliar pada tahun 2014 (DFW Indonesia, 2014). 

Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan Ir. Rido Batubara, M.Si, dalam siaran pers yang diterima Ipublika,  menyadari keterbatasan pemerintah, untuk itu telah disusun skenario dan strategi pengelolaan lintas sektor mesti dikedepankan dalam pembangunan pulau-pulau kecil terluar.  Mengingat kompleksitas masalah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil, maka diperlukan terobosan dan upaya mensinergikan program dari pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk fokus pada upaya penyelesaian masalah Sehubungan dengan hal tersebut, mulai tahun 2014 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Energi Sumberdaya Mineral menyepakati pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di 25 lokasi PPKT yang tersebar di 18 Kabupaten 9 Provinsi.

Lebih lanjut Rido menjelaskan, demi  mepercepat dan memantau perkembangan instalasi PLTS, Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melaksanakan Workshop Regional Pembangunan dan Pengelolaan PLTS pada tanggal 23-24 Oktober 2014 di Bali. Workshop ini akan diikuti oleh sekitar 40 orang peserta yang terdiri dari Unit Kerja Eselon II lingkup KKP yang berkait dengan pengelolaan PPKT, pemerintah daerah penerima bantuan PLTS, private sector, DFW-Indonesia, fasilitator PPKT, dan media lokal.

Acara tersebut menghadirkan narasumber Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Advisor GIZ-EnDev dan Koordinator Nasional DFW-Indonesia. Melalui workshop ini diharapkan akan memperkuat implementasi pembangunan PLTS dan  menyediakan dukungan infrastruktur bagi percepatan pembangunan di Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Upaya percepatan pembangunan pulau-pulau kecil kini mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Percepatan tersebut tentunya menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Pemanfaatan teknologi menjadi penting, namun melihat realitas kondisi dan kapasitas masyarakat jauh lebih penting. Salah satu bentuk intervensi pembangunan di pulau-pulau kecil adalah melalui penyediaan pembangkit listrik tenaga surya di pulau-pulau kecil terluar. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat elektrifikasi listrik secara nasional serta sekaligus menyediakan sumber energi bagi kegiatan sosial dan ekonomi di pulau-pulau kecil terluar. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK untuk mempercepat pembangunan nasional melalui strategi Membangun Indonesia Dari Pinggir. 

Program PLTS di pulau-pulau kecil terluar ini merupakan kerjasama antara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya membutuhkan komitmen keberlanjutan pengelolaan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

“Mengingat pembangunan ini baru memasuki fase awal, maka upaya koordinasi dan pemantauan perkembangan perlu dilakukan secara cermat. Selain itu, dukungan lintas sektor terutama untuk mengoptimalkan pengelolaan infrastruktur pulau-pulau kecil perlu dirangkai mulai dari fase awal pembangunan” pungkas Rido.