'Mempolisikan 'Wong Cilik', Awal Revolusi Mental?' - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

'Mempolisikan 'Wong Cilik', Awal Revolusi Mental?'

Thursday, October 30, 2014
Jakarta - Penahanan  Muhammad Arsyad (MA) si tukang sate oleh pihak kepolisian, dengan dugaan menghina Presiden Jokowi melalui media social Facebook saat Pilpres, menuai beragam tanggapan. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berpandangan MA tidak layak ditahan.

Presiden Joko Widodo sedang menikmati santapan sate

Polri dinilai bertindak sewenang-wenang, jika dasar penangkapan MA karena penghinaan dan pencemaran nama baik dengan pelapor Henry Yosodiningrat. Sebab yang menjadi pertanyaan, apakah Presiden Joko Widodo merasa dirugikan dengan meme (foto lucu) di sosial media tersebut?
 "Jika Joko Widodo tidak melaporkan,  maka tidak ada alasan bagi Polri untuk menuntut MA dengan pasal 310 dan 311 KUHP,”  tegas Eki Pratama ketua Divisi Hukum LH-HAM DPP IMM. 
“Artinya, MA tidak bisa diproses secara hukum, jika Presiden Jokowi  tidak menuntut MA ke kepolisian. Karena pasal 310 dan 311 KUHP itu masuk pada delik aduan. Bukan digolongkan sebagai delik biasa. Jika pasal tersebut masih digunakan sebagai dasar tuntutan, maka ada yang tidak beres di pihak kepolisian,”. lanjutnya.
Terkait dengan tuntutan pelanggaran UU Pornografi, terang dia, proses hukumnya terhadap MA memang harus dihormati. Namun sangat disayangkan, jika kepolisian terlihat bertindak setengah-setengah.  Karena banyak pelanggaran UU Pornografi yang luput dari perhatian Polri masih cukup banyak. Ia mengimbau agar kasus ini jangan sampai ada motif lain.
Ketua DPP IMM, Taufan Putra Revolusi, juga melontarkan hal yang sama. Menurutnya, Presiden Joko Widodo, sebagai presiden ‘wong cilik’ semestinya harus memihak MA. Kasus ini, bisa jadi barimeter tingkat kenegarawanan dan karakter low profile Jokowi.
“Jika MA sang Tukang Sate yang notabene wong cilik 'dipolisikan' Presiden Jokowi, maka kenegarawanan Presiden ‘wong cilik’ Joko Widodo patut dipertanyakan.  Apakah revolusi mental harus dimulai dengan memenjarakan Warga Negara sendiri? Pilpres sudah selesai. Apa gunanya simbol salam tiga jari, namun dalam hati masih menyimpan dengki.” tandasnya.
Menurut Taufan, sang tukang sate yang ditahan dengan tuntutan UU Pencemaran nama baik, penghinaan dan pornografi, hanyalah korban dari kondisi perpolitikan bangsa yang  carut marut. Black campaign, fitnah,  dihalalkan demi kekuasaan.
Dia menilai, hujatan dan cacian kepada kedua kandidat Presiden  oleh netizen di media social saat Pilpres, adalah akibat dari Gaya politik machiaveli  yang hari ini dipraktekkan oleh para politisi bangsa.
“Seharusnya, setelah Pemilihan Presiden selesai, tugas bagi kedua kubu yang bertarung di Pilpres lalu, adalah membangun citra perpolitikan bangsa yang lebih bermartabat.” tutup Taufan. (PR)

Sumber Foto : www.mstar.com