“Naikkan BBM, Turunkan Presiden” - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

“Naikkan BBM, Turunkan Presiden”

Friday, October 24, 2014

JakartaJoko Widodo resmi sebagai Presiden RI ke-7. Presiden Jokowi diidentikkan sebagai perwakilan wong cilik. Bahkan dalam kampanyenya, Slogan-slogan pro rakyat, menghiasi jalanan Ibu kota, sampai di daerah. Karenanya, Jokowi harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Apapun kebijakan yang diambil Jokowi harus pro-rakyat. Bukan sebaliknya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP IMM, Beni Pramula.

Menurut Beni, Jokowi harus tetap mengidentikkan diri sebagai presiden Pro-rakyat. Jangan sekali-kali Jokowi mengidentikkan diri sebagai perwakilan wong cilik, namun dalam perjalanan pemerintahan malah pro-pemilik modal. dan elit politik.

Menghadapi rencana kenaikan BBM, Beni kembali mengingatkan kepada Presiden RI, bahwa isu BBM adalah indikator tuk menilai menilai bahwa Jokowi adalah presiden yang pro ‘wong cilik’, atau malah pro pemilik modal. Pro korporasi dan mafia migas.

Beni menegaskan, Jika Jokowi menaikkan harga BBM pada bulan November nanti, maka DPP IMM akan menginstruksikan seluruh kader IMM hingga komisariat di kampus-kampus seluruh Indonesia, untuk mendesak Jokowi Turun.

“BBM Naik Jokowi harus ‘Turun’. Kenaikan BBM bukti bahwa Joko Widodo bukan Presiden pro rakyat. IMM se-Indonesia akan turun menggalang kekuatan rakyat untuk mendesak Presiden Mundur”, Tegas Beni. 

Menurutnya, dengan menaikkan BBM, ini tanda bahwa Joko Widodo bukanlah presiden rakyat Indonesia. Bukan presiden ‘wong cilik’, Tapi presiden para Korporat. “Jika Presiden RI menaikkan BBM, maka Joko Widodo bukanlah presiden yang pro rakyat. Karena dengan menaikkan BBM, ‘wong cilik’ makin terhimpit. Jutaan penduduk Indonesia berpotensi jatuh dalam kubangan kemiskinan karena daya beli masyarakat masih dibawah standar” Tegas Beni.

“Kenaikkan harga BBM, hanya menguntungkan para korporasi besar yang juga bermain di sector migas. Korporasi asing Akan menggeser Pertamina di sektor Hilir. Karena harga BBM dari korporasi asing yang sekarang marak di Ibu Kota Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia tidak akan berbeda jauh.” Lanjutnya.

Beni juga menyingung partai penguasa yang dulunya bersikeras agar BBM tidak dinaikkan. “Jokowi harusnya tidak perlu panik. Karena ada 1001 cara agar BBM tidak naik. Menurut kajian partai pengusungnya. Sewaktu SBY menaikkan BBM”. Pungkas Beni.

Beni menyarankan Presiden tidak berfikir sempit dengan menaikkan harga BBM. Karena tidak akan menyelesaikan substansi masalah defisit APBN. Jokowi harus berfikir menasionalisasi asset strategis bangsa ini (Migas). Minimal renegosiasi kontrak. yang lebih menguntungkan bangsa.

“Migas adalah kekayaan alam Indonesia yang manfaatnya bukan dirasakan rakyat. Tapi para korporasi asing. Hampir 90 % Kekayaan Migas bangsa dikuasai korporasi asing. Bangsa Indonesia hanya bisa ‘gigit jari’ melihat kekayaan alam nya ‘dijarah’”. Tutup Beni


Sumber Foto : pcimmkebumen.blogspot.com