Rayakan Kemenangan Jokowi, Tapi WNI Sidney Tolak Menteri Seperti Ini... - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Rayakan Kemenangan Jokowi, Tapi WNI Sidney Tolak Menteri Seperti Ini...

Tuesday, October 28, 2014
Sidney, Australia-- Warga Indonesia di Australia mendesak Jokowi untuk mencoret nama menteri yang tersangkut masalah HAM. Jokowi diharapkan menolak juga transaksi bagi-bagi jabatan. Tanpa keberanian dan konsistensi itu, maka Jokowi akan gagal memenuhi harapan baru rakyat Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam Pesta Rakyat Indonesia Bersatu yang dihadiri oleh seratusan warga Indonesia di pelataran terbuka Sydney Town Hall, Australia, Sabtu (25/10). Acara tersebut dihadiri oleh masyarakat Indonesia di Sidney, untuk merayakan pelantikan presiden RI baru-baru ini.

Acara digelar dengan tarian tradisional, nyanyian lagu kebangsaan, orasi politik, dan diakhiri pemotongan tumpeng serta aksi menyalakan lilin sebagai pertanda harapan baru.

Dalam orasinya, Usman Hamid, aktivis hak asasi manusia yang kini menempuh studi pasca sarjana di Australian National University, menyatakan bahwa salah satu kata kunci tantangan pemerintahan Jokowi-JK adalah isu HAM.

“Tantangan pemerintahan Jokowi adalah menandingi prestasi HAM di era Gus Dur dan Habibie. Meskipun singkat, di masa merekalah tahanan politik Aceh, Papua, dan Timor Timur dibebaskan, kasus-kasus HAM diselidiki, dan pengadilan HAM didirikan. Di era selanjutnya, penegakan HAM berjalan di tempat, bahkan mundur.”

Usman menambahkan, sejak awal Jokowi tegas menolak politik transaksional dan mendirikan kabinet kerja. Kabinet yang diisi orang-orang yang berintegritas moral. Bukan kabinet bagi-bagi kursi jabatan ketua partai. “Sayangnya, beberapa nama yang beredar di masyarakat sangat mengkhawatirkan,” tekan Usman.

Usman Hamid mengajak warga Indonesia memperhatikan setidaknya tujuh posisi menteri yang vital bagi masa depan HAM era Jokowi. Jabatan Menkopolhukam, Menhan, Menkumham, adalah posisi-posisi krusial bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan pelanggaran HAM di Papua. Padahal poin-poin tersebut masuk ke dalam visi dan misi Jokowi-Jusuf Kalla. Adapun jabatan Kepala BIN vital bagi penuntasan kasus pembunuhan Munir. Jabatan-jabatan tersebut jangan sampai diisi sosok-sosok bermasalah.

Selain jabatan-jabatan tersebut di atas, nama-nama yang tidak bermasalah juga wajib mengisi posisi Mendagri dan Menag. Keduanya akan memperbaiki nasib warga Syiah dan Ahmadiyah serta kewajinban negara untuk perlindungan rumah ibadah. Selain itu, jabatan baru Menteri Agraria juga vital bagi penyelesaian konflik agraria yang di era SBY justru semakin buruk.

Seperti diberitakan, nama-nama yang akan mengisi jabatan menteri beredar pada hari Sabtu, 25/10. Di sana termua nama-nama bermasalah semisal Wiranto, yang memiliki rekam jejak bermasalah dalam persoalan HAM.

Iqbal Aji Daryono 
iqbal_aji_daryono@yahoo.com