Sisi Lain Dibalik Demokrasi Indonesia (1) - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Sisi Lain Dibalik Demokrasi Indonesia (1)

Wednesday, October 22, 2014
Penulis : Sony Iriawan

Pasca reformasi di tahun 1998, Indonesia secara keseluruhan telah menyatakan bahwa demokrasi adalah hal mutlak yang dianut dan diterapakan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan pasca reformasi, telah mendesakpemerintah Indonesia pasca orde baru untuk lebih terbuka dan transparan. Rakyat diberikan hak suara dan hak politik serta bebas menyuarakan pendapat dan berpartisipasi terhadap pembangunan negara. Segala bentuk kebijakan atau keputusan pemerintah dan para elit-elit politik haruslah mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat. 

Namun, pada praktiknya para pejabat dan elit-elit politik di Indonesia seperti perlemen, DPR dan pejabat tinggi negara seringkali tidak sedikitpun mencerminkan nilai-nilai yang semestinya harus diterapkan dalam negara demokrasi. Masyarakat tidak lebih hanya dijadikan sebagai alat justifikasi pembenaran atas segala praktik-praktik kotor yang mereka kehendakiBeberapa kasus yang terjadi seperti dikalangan pembuat undang-undang di DPR,banyak sekali undang-undang dan ketetapan hukum yang dibuathanya berdasarkan kepentingan golongan-golongan tertentu saja dan sama sekali tidak mewakili aspirasi rakyat (Arif iskandar, hal17,2009).

Dalam negara demokratis, Kestabilan negara akan terjaga dengan baik jika setiap masyarakat, individu, golongan atau kelompok diberikan hak kebebasan tampa ada pengekangan dari pemerintah. Namun, dalam banyak kasus justru hal ini berjalan sebaliknya, kebebasan dalam demokrasi ternyata banyak menimbul konflik ditengah-tengah masyarakat. Ketika “pintu” kebebasan itu dibuka seluas-luasnya yang terjadi banyak darimereka yang dengan sengaja mengtasnamakan sebuah golongan, suku, atau kelompok yang mulai mengistimewakan diri demi kepentingannya pribadi untuk menuntut kebebasan dan kemerdekaan, yang pada akhirnya hal ini hanya akan membuat konflik antar pihak yang bersinggungan. Muncul pula perdebatan mengenai batasan wilayah dan kekuasaan masing-masing. Bersamaan dengan itu, muncul pula persaingan tidak sehat dikalangan internal elit politik yang berupaya menjadikan dirinya sebagai penguasa baru.

Kebebasan yang disalah gunakan telah membawa masalah baru bagi Indonesia, konflik yang di latarbelakangi oleh rasa keinginan untuk memisahkan diri dari wilayah kesatuan NKRI, dengan alasan untuk kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri, menjadi kendala baru bagi Indonesia dalam mewujudkan kesetabilan keamanan negara. Secara terang-terangan mereka manganggap bahwa aspirasi yang mereka sampaikan melalui gerakan saparatis adalah benar dan hal itu merupakan tindakan yang seharunya mereka lakukan untuk memperjuangkan hak kebebasan yang mereka miliki di dalamnegara demokrasi. 

Lemahnya pemerintah Indonesia dalam mengawasi dan meregulasi kebebasanseolah telah memberikan ruang gerak bagi lahirnya gerakan-gerakan saparatisme. Sebut saja, pada masa reformasi gerakan saparatisme di Timor-timor telah berhasil memisahkan diri dan wilaya NKRI, selanjutnya hal serupa terjadi di Aceh, walaupun pada akhirnya gerakan saparatisme di Aceh dapat dibendung oleh pemerintah Indonesia melalui cara yang represif, di wilayah timur Indonesia Maluku dan Papua masih mengalami konflik yang sama, bahkan sering kali hal ini menyebabkan perang saudara ditengah-tengah masyarakat yang menimbulkan konflik horizontal yang terus memakan korban jiwa dari kalangan penduduk setempat dan aparat keamanan negara.
Jelaslah, jika dibandingkan dengan masa orde baru, kondisi stabilitas politik di Indonesia pada era sekarang ini tidaklah jauh lebih baik. Justru banyak konflik horizontal yang muncul dikalangan masyarakat ketika “pintu” kebebasan tersebut dibuka. Kebebasan tampa batas seolah mengijinkan masyarakat untuk bertindak semaunya sendiri tampa memperhitungkan dampak yang akan dihasilkan. Kekhawatiran akan terjadinya hal tersebut telah menjadi perhatian khusus bagi para pengamat-pengamat politik di tanah air. Tidak berlangsung lama,penerapan demokrasi tersebut banyak disalah artikan. 

Pada pertengahan tahun 2013 contohnya, Di Tuban, kantor bupati daerah dibakar oleh masyarakat akibat praktik KKN dan gaya hidup pejabat daerah yang Hedonis dan penuh dengan kesanglomoritas. Di Maluku utara, dua kubu saling baku hantam akibat salah satu pihak dalam pilkada gubernur telah dinyatakan kalah dalam pemilihan tersebut. Terakhir kasus yang paling mengenaskan adalah terbunuhnya Ketua DPRD Sumatra Utara Abdul Aziz oleh massa akibat tuduhan kasus korupsi yang melanda dirinya, dan masih banyak lagi kasus yang lainnya, dan masih akan terjadi banyak kasus lagi di kemudian hari.
Tidak hanya dikalangan elit politik saja, konflik pun terus menjalar hingga pada level akar rumput yang sara dengan benturan fisik, seperti perang antar kampung, tawuran antarpelajar, tawuran antar Ormas-ormas, dan lain sebgainyaMuncul kelompok-kelompok penekan yang hanya menggunakan kekuatan fisik untuk melancarkan tujuannya. Anarkisme dan fandalisme sudah menjadi budaya baru. Tampaknya Indonesia saat ini telah memasuki fase baru, yakni budaya “mabok kebebassan” atau Mabokkrasi, banyak sekali bermunculankelompok-kelompok atau kerumunan yang secara emosional dan irasional yang menjalankan aksi-aksi perusakan terhadap infrastrukturBerbagai konflik yang terjadi saat ini di Indonesia tidak lain adalah bentuk cerminan dari penyalahgunaan terhadap pelaksanaan kebebasan dalam demokrasi yang tidak sesuai pada hakikatnya (Mujianto 2010,hal 71).
Disisi lain, banyak dari masyarakat Indonesia berharap bahwa demokrasi akan mampu memberikan kesejatrahan bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan asumsi yang ada semakin demokratis negara maka secara otomatis dapat mensejatrahkan masyarakat. Pada kenyataannya, pemerataan kesejatrahan yang selama ini di dambakan oleh masyarakat hanyalah menjadi angan-angan kosong yang belum dapat dipastikan kapan hal itu akan dirasakan secara nyata. Kesejatrahan yang seharusnya menjadi milik hak seluruh masyarakat Indoensia kini hanya manjadi milik para penguasa-penguasa ekonomi, bangsawan, pejabat atau para kapitalis dan kaum borjuis. Kesenjangan ekonomi atara si kaya dan si miskin semakin kian dapat dirasakan, maka tidak heran kalau kita sering kali mendengar kata “Yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin”. Klik:  Bersambung...