Cipayung Plus Kecam Perpecahan dI DPR RI - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Cipayung Plus Kecam Perpecahan dI DPR RI

Monday, November 3, 2014
Jakarta - Dualisme di DPR, yang menyedot perhatian masyarakat Indonesia hari ini, berdampak pada semakin mirisnya produk demokrasi yang dihasilkan. Kontroversial. kata yang tepat diungkapkan untuk dualisme yang terjadi di tubuh DPR-RI. Rakyat semakin bingung. mana yang sebenarnya representasi rakyat. menghadapi situasi seperti ini, maka kelompok Cipayung plus ( HMI, PMKRI, GMKI, GMNI,IMM, HIKMAHBUDHI)  angkat bicara untuk mengkritisi hal ini.
Ketum PB HMI, M Arief Rosyid Hasan Mengatakanan, Kami sangat menyayangkan dualisme kepemimpinan yang terjadi di DPR RI. Hal ini tentunya menjadi preseden buruk terhadap upaya perbaikan citra DPR RI yg terus merosot di mata publik.

“Kompetisi tidak sehat yg dipertontonkan oleh anggota DPR RI ini tidak akan memenangkan siapa-siapa justru semakin merugikan masyarakat yang notabene membutuhkan produk legislasi yang dapat berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Olehnya kami berharap para petinggi partai untuk dapat menunjukkan sikap kenegarawanannya sebelum peristiwa ini berlarut-larut dan menciptakan keresahan sosial di tengah masyarakat,” paparnya.

Ketua Presedium PP PMKRI, Lidya Natalia Sartono menilai, Pembelahan elit politik diparlemen semakin memperlihatkan watak elit yang berebut kekuasaan dan ini sama sekali tidak mendidik rakyat, rakyat menyimak apa yang terjadi dan jangan dilupa bahwa efek pembelahan saat pilpres belum selesai dan akan terus berlanjut jika elit seperti parlemen tidak segera mengakhirinya, jika ini terus berlanjut maka stabilitas politik sulit tercapai dan pemerintahan akan berat dalam melakasanakan program pembangunan. 

“Bisa dibayangkan, dengan situasi yang terus terjadi begini sangat sulit keadaan nya, bagaimana parlemen bisa mencapai konsensus atau kesepakatan Dalam membuat UU, cukup sudah berebut kekuasaan dan tunjukanlah kepada rakyat bahwa parlemen hasil pilihan rakyat benar akan bekerja demi kepentingan rakyat, apa lagi ditengah rencana kenaikan BBM, seharusnya hal ini sudah dibahas dan rakyat mendapat pencerahan terhadap kebijakan pemerintah hari ini,” tegasnya.

Ketua Presidium GMNI, Twedy Noviady Ginting  berpendapat, Sebagai lembaga terhormat sejatinya DPR RI melalui para anggotanya sepatutnya menunjukkan cara-cara terhormat sebagai anggota parlemen. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga marah institusi DOR RI. Tidak sepatutnya wibawa DPR RI sebagai lembaga negara dirusak oleh cara-cara pemaksaan kehendak ‎dalam pengambilan keputusan yang menyangkut persoalan bangsa dan negara. Terlebih cara-cara tersebut akhirnya menciptakan faksionalisasi secara  struktural di DPR RI. 

“Kami menyerukan kepada anggota DPR RI untuk bisa menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. DPR RI sebagai lembaga negara tentu harus menjadi motor dalam pengejawantahan  nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tinggal Ika ‎melalui praktek politik di DPR RI. Jangan sampai rakyat didorong untuk mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tinggal Ika, sementara elit politik (DPR) sendiri tidak menjalankannya,” Serunya.

Ketua Umum Presidium  HIKMAHBUDHI, Adi Kurniawan mengungkapkan, Sejak dilantik 1 Oktober yang lalu, Anggota DPR RI secara resmi mulai bekerja. Namun baru satu bulan berjalan, para anggota dewan yang terhormat mulai memperlihatkan perilaku yang tidak mencerminkan dirinya sebagai orang-orang pilihan.

“Para anggota dewan harus sadar sepenuhnya bahwa mereka telah didaulat oleh rakyat agar bekerja sesuai dengan ketentuan konstitusi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, bukan untuk memperjuangkan hak pribadi, golongan maupun partai. Pemilu telah usai, saatnya bersatu padu, gotongroyong memikirkan jalan keluar atas persoalan bangsa yang sedang terjadi, bukan mementingkan ego-ego sektoral. Terjadinya perpecahan di parlemen dengan terbentuknya parlemen tandingan, menandakan bahwa para anggota dewan kita tidak cukup dewasa dalam membagun komunikasi politik yang seharusnya mengedepankan musyawarah dan mufakat. Para anggota dewan kita telah mengingkari Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalan fungsi, wewenang, dan tugasnya,” ujarnya

Ketua Umum GMKI, Ayub Pongrekun  menilai senada, Dinamika politik dikalangan elit Indonesia sedang mengalami tarik menarik yang kuat. Hal ini tergambar dalam silang pendapat dan kepentingan dari dua kelompok kekuatan di DPR. Unsur keterwakilan dan keseimbangan dalam parlemen harus dikembangkan. 

“sikap monopoli posisi dalam parlemen adalah sikap yang mesti dijauhkan karena melemahkan esensi dari demokrasi.  Pembentukan pimpinan DPR tandingan adalah bentuk dari ketidak dewasaan dalam menjalankan proses berdemokrasi. Seharusnya, DPR mengedapankan semangat persaudaraan dan persatuan Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa,” ungkapnya.

Ketua umum DPP IMM, Beni Pramula juga berpendapat ,'Senayan' idealnya mentransformasikan diri sebagai 'arena' pertarungan 'ide' dan 'gagasan' yang muaranya untuk kepentingan rakyat. Bukan bertahan pada paradigma 'klasik', sebagai 'arena' perebutan kekuasaan atas nama rakyat. sangat disayangkan, DPR terbelah. 

“Dualisme di DPR, menunjukkan bahwa secara substansial DPR tak lagi menjadi representasi rakyat. Kepentingan kelompok mengalahkan kepentingan rakyat.  oleh karenanya, kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI, agar secepatnya menyelesaikan permasalahan ini, sebelum DPR dihakimi rakyat”, serunya.

Sumber Foto : www.sayangi.com