Komunikasi Politik, Konsensus dan Distribusi Kekuasaan - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Komunikasi Politik, Konsensus dan Distribusi Kekuasaan

Wednesday, November 12, 2014
Dinamika politik nasional menjadi arena momok dinamis dalam proses konsolidasi demokrasi. Ketika Prabowo kalah dalam pertarungan politik melawan Jokowi atas kemenangan pilpres kini memunculkan banyak teka-teki.

Spekulasi politik Indonesia macam-macam, bahkan ada yang memprediksi Indonesia akan terbelah, daerah-daerah seperti Papua, Aceh dan Maluku akan membentuk negara sendiri karena kekuatan sipil tidak akan mampu menyatukan kehendak rakyat NKRI. Ada juga spekulasi bahwa kemenangan Jokowi adalah akhir dari proses politik bagi Prabowo karena kekalahannya pada pilpres merupakan bentuk kelemahan dan kemunduran konsolidasi tapi ternyata sampai hari ini Prabowo muncul dengan gerbong Koalisi Merah Putih (KMP) sementara Jokowi dengan poros tandingannya yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Proses politik berlanjut tidak hanya berhenti pada kemenangan Jokowi sebagai presiden. Justru poros Koalisi Merah Putih (KMP) membangun kekuatan dengan mengkonsolidasi kekuatan parlemen dari partai-partai yang tergabung, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS semuanya bulat mendukung garis perjuangan KMP sementara partai Demokrat membangun komunikasi bertingkat, berlapis, simbolik dan berusaha menyembunyikan identitas keberpihakannya. Dalam beberapa kesempatan isu pertemuan SBY dan Megawati menjadi hangat, banyak yang memperkirakan akan ada rujuk politik untuk mengamankan parleman agar Puan Maharani bisa menjadi ketua DPR-RI.

Ruhut sebagai bagian penting dari dinamika politik dalam menentukan elastisitas posisi partai Demokrat yang bergabung mendukung Jokowi sementara Ibas dan Nurhayati Assegaf menjadi pendukung Prabowo bersama barisannya. Kehadiran posisi demokrat dalam dua sikap, pertama SBY siap bertemu Megawati dan kedua posisi Demokrat berada pada dua kubu yang bertarung. Disini SBY dan Megawati mulai awal proses konsolidasi pilpres sampai hari ini isu pertemuan dengan Megawati tidak kunjung tercapai membuat dinamika politik dan komunikasi menjadi terbelah, susah ditebak namun jelas posisi dan proporsi masing-masing pihak tidak bisa saling mengganggu.

Proses kemunikasi politik yang buntu antara SBY dan Megawati membuat kondisi politik bagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terjepit di DPR pertama kalah dengan undang-undang MD3 yang menetapkan anggota DPR dipilih secara demokratis yang sebelumnya ditentukan partai pemenang pemilu. Dampak selanjutnya saat pemilihan ketua DPR tidak ada pertemuan kedua tokoh tersebut Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali gigit jari karena Koalisi Merah Putih (KMP) memenangkan ketua DPR dan seluruh wakil ketuanya dengan terpilihnya Setia Novanto (Golkar), wakil ketua Fahri Hamzah (PKS), Wakil Ketua Fadli Zon (Gerindra), Wakil Ketua Agus Hermanto (Demokrat), wakil ketua Iwan Kurniawan (PAN).

Kemenangan berturut-turut diraih Koalisi Merah Putih (KMP) dengan kembali menetapkan Undang-Undang Pilkada no.1 tahun 2014, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali gigit jari karana peluang untuk melawan KMP kembali tersumbat buntungnya Koalisi Merah Putih (KMP) berlanjut memenangkan pimpinan MPR. Koalisi Indonesia Hebat Akhirnya membentuk poros DPR tandingan sampai kemarin (10/11) baru bisa menghentikan dualisme kepemimpinan DPR karena sudah terlanjur kalah maka lebih baik menggunakan mekanisme radikal dengan poros politik gonjang-ganjing agar publik muak dan marah pada DPR sehingga semua pihak kena getahnya. Wajar jika Koalisi Merah Putih (KMP) melunak untuk saling berbagi kekuasaan demi alasan bangsa dan rakyat atau sebenarnya bagi-bagi jatah kursi alat kelengkapan dewan (AKD).

Konsensi dan Distribusi Kekuasaan
Konsensus yang dilakukan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesi Hebat (KIH) alias islah mencapai titik temu karena kepentingan keduanya terpenuhi, yang satu ingin mendapat jatah jabatan Alat Kelangkapan Dewan (AKD) sementara yang kedua sudah meraihnya dan ingin proses demokrasi lebih menyorot ke kinerja DPR dan kebinet kerja Jokowi-JK. Dari pada DPR stagnan dan mendapat guncingan publik karena tidak melakukan kinerja, tidak menyorot secara serius pemerintah yang bisa jadi melanggar tatib negara. Tiga fungsi DPR, legislasi, bagetting dan pengawasan dapat berjalan lancar jika kondisi di DPR kondusif, inilah kondisi ril yang dapat mempertemukan kepentingan semua pihak yang bertikai tiap hari di media, tapi sebelum-sebelumnya karena kondsi masih bisa steril semua pihak melakukan serang ke lawan-lawannya secara massif. Proses konsolidasi dan islah terjadi sebelum-sebelumnya juga ada proses negosiasi dan komunikasi politik secara intens untuk mempertemukan kepentingan kedua pihak baik pertemuan JK dengan Ical, pertemuan Setia Novanto dengan Pramono Anung dan beberapa pertemuan yang tidak sempat tersiar kepublik.

Berbeda jauh dengan Megawati dan SBY yang sampai hari ini hanya prediksi dan teka-teki saja yang muncul bahwa keduanya akan ketemu. Puan selalu mengatakan dalam waktu dekat keduanya akan ketemu sementara Ruhut berujar SBY siap bertemu namun waktu berlalu sudah tidak jelas kabarnya. Dua kondisi ini memperlihatkan kepada publik bahwa proses konsolidasi politik harus clear komunikasi, konsensus politik dan proses distribusi kekuasaan baru ada pembicaraan islah. Penulis tidak bisa menabak apa isi hati kedua tokoh tersebut namun yang terpenting membaca fenomena sosial yang muncul lewat komunikasi politik maupun fakta politik atas kekalahn Koalisi Indonesia Hebat (KIH) merupakan pertimbangan logis kebuntuan komunikasi SBY dan Megawati melahirkan kekalahan berturut-turut sementara islah Koalisi Indonesia Hebat karena logika consensus, bargaining dan komunikasi politik berjalan dinamis.

Sementara kondisi PPP, partai kakbah ini mencoba membangun arus dan gaya politik yang sama dengan partai demokrat, dan partai Golkar dengan bermain dua kaki tapi harus kalah di penentuan pimpinan MPR karena gagal melakukan konsolidasi partai justru yang muncul konflik internalnya. Untungnya PPP masih mendapat satu jatah menteri, menteri agama Dr.Lukman Hakim. Kebuntuan gaya politik PPP karena konsensus politik yang dibangun gagal dikawal dengan kekuatan komunikasi politik yang sehat karena konflik internal menguras tenaga dalam proses lobi-lobi politik selain itu kekuatan politik PPP yang masih tergolong partai kelas bawah susah membangun gaya politik demokrat dan Golkar karena proses konsensus politik dan distribusi kekuasaan harus berdasar pada standar kekuatan yang dimiliki jika ada yang melompati garis standar harus tetap normal tidak melampaui batas maksimal.

Oleh: Bahtiar Ali Rambangeng