Rekayasa Utang Konglomerat Menjadi Utang Rakyat (Korelasi DenganKenaikan BBM) - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Rekayasa Utang Konglomerat Menjadi Utang Rakyat (Korelasi DenganKenaikan BBM)

Monday, November 3, 2014
Penulis: Haris Rusly | Petisi 28 |

DR. Rizal Ramli melalui akun twitternya mempertanyakan, apakah adil menaikkan harga BBM, sementara di saat yg sama negara membayar subsidi bunga obligasi BLBI 60Triliun/tahun ke bank milik konglomerat hingga 20 tahun?

Pertanyaannya tak berhenti di situ, apakah utang BLBI itu masuk kategori utang pemerintah atau utang swasta ? Yang pasti BLBI adalah perampokan yg dilakukan konglomerat swasta yg bekerjasama dengan pemerintah (BI). Lalu kenapa utang konglomerat dibebankan kepada APBN untuk dibayar dengan perah keringat & air mata rakyat yg bayar pajak ?

Sebagaimana telah menjadi polemik sepanjang era reformasi, bahwa pemerintah sebelumnya telah mem bail out utang konglomerat sebesar Rp. 650 triliun, padahal bila dibandingkan APBN ketika itu hanya Rp.133 triliun.

Bail out terhadap utang konglomerat tersebut adalah sebuah kejahatan hukum yg dilakukan oleh pemerintah ketika itu, kejahatan hukum lanjutan yg dilakukan oleh negara, baik pemerintah maupun DPR sepanjang reformasi adalah rekayasa mengubah utang konglomerat menjadi utang publik yg harus dibayar rakyat melalui APBN hingga 20 tahun.

Karena itu, selain soal mafia migas & dominasi asing dalam perampokan sumber daya alam, yg berakibat pada kerusakan lingkungan & kemiskinan rakyat, Jokowi-JK juga harus bertanggungjawab menghentikan kejahatan terburuk yg dilakukan melalui subsidi terhadap bunga obligasi BLBI sebesar Rp. 60 triliun/tahun selama 20 tahun.

Sangat tak adil jika dibandingkan dengan anggaran yg akan digunakan Jokowi-JK untuk mengoperasikan kebijakan "sogokan" melalui pembagian "kupon" yg dikemas dengan judul Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar & Kartu Keluarga Sejahtera yg hanya memakan anggaran Rp. 6,4 triliun.

SOLUS POPULI, SUPREMA LEX ESTO (KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT HARUS MENJADI HUKUM TERTINGGI).