Gayus Lumbuun: Karena Mau Diubah Ringan Sekalipun, Percuma... - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Gayus Lumbuun: Karena Mau Diubah Ringan Sekalipun, Percuma...

Wednesday, March 23, 2016


Hingga penghujung tahun 2015, Hakim Mahkamah Agung, Gayus Lumbuun telah membukukan 13 hukuman mati terhadap orang yang melakukan pembunuhan secara biadab dan kejam. Koleksi ini sangat fenomenal dibandingkan dengan jumlah hukuman mati yang dibukukan oleh para hakim lainnya.

Jumlah ini masih bisa bertambah, seiring masih banyak kasus pembunuhan yang naik ke meja kerjanya. Padahal diketahui, banyak penggiat yang terus menentang vonis hukuman hati. Tapi itu tak membuatnya goyah.

Lantas, apa yang menguatkannya?

Simak wawancara lengkap Prof Gayus Lumbuun dengan Rakyat Merdeka berikut ini;

Apa yang melatarbelakangi anda masih memutuskan vonis hukuman mati?
Saya ingin orang tidak mudah melakukan perbuatan itu (kejahatan). Hanya beberapa saja hukuman mati yang dijatuhkan untuk perkara kejahatan; Narkotika, terorisme...

Korupsi?
Ya korupsi, yang belum pernah ada (hukuman mati). Kemudian makar, yang ancamannya kepada Presiden dan wakil Presiden yang aktif. Lalu pembunuhan berencana dan  kejahatan lain, tapi tidak banyak. Karena saya ingin, agar publik itu mempunyai pelajaran untuk tidak mudah merencanakan atau melakukan pembunuhan, tidak mudah menjadi pengedar narkoba, tidak mudah merencanakan makar, tidak mudah melakukan korupsi yang merugikan masyarakat.

Tapi banyak yang protes vonis hukuman mati itu, bagaimana?

Banyak, pegiat-pegiat itu pasti protes. Saya juga tidak ingin membunuh para pelaku. Tapi saya juga memikirkan korban, kadang-kadang satu keluarga dibunuh, satu keluarga habis, bagaimana orang tuanya dan saudaranya. Bagaimana menghadapinya ini, seseorang jangan mudah melakukan pembunuhan. Hanya dibayar sedikit, sudah melakukan pembunuhan. Saya ingin memberikan contoh, atau gambaran agar janganlah mudah melakukan kejahatan yang diancam hukuman mati.

Apa itu manjur menekan angka kejahatan?
Ya belum tentu. Pembunuhan tetap akan berkembang terus, narkotika berkembang terus, korupsi berkembang terus, tapi paling tidak agar masyarakat (takut), saya tidak bisa menjamin ini akan bisa berubahnya masyarakat, tapi saya ingin kultur bangsa kita ini mempunyai pandangan yang jangan mudah melakukan kejahatan yang diancam hukuman mati. Kalau dibalik, pegiat-pegiat anti hukuman mati ini juga rubah Undang-undangnya. ..

Anda sependapat dengan upaya para penggiat anti hukuman mati merevisi Undang-undang?

Para pegiat Undang-undang itu terbalik berpikir, (harusnya) mengedukasi masyarakat jangan berbuat. Undang-undang nggak berguna kalau tidak ada perbuatan, toh tidak ada masalah Undang-undang itu dibuat tetapi mengedukasi masyarakat.

Dasar pemikiran anda?

Jadi ada tiga hal untuk penegakan hukum itu, (pertama) adanya Undang-undang, sebagai bentuk substance, ini teori. (Kedua) Adanya structure, penegak hukum. Dan (ketiga) adanya legal culture, menggambarkan budaya hukum masyarakat terhadap kejahatan. Ada tiga. Mana yang mau dimulai... Para penggiat mengusulkan mulai dari Undang-undang, substance. Ini bagi saya tidak sependapat.

Kenapa tidak sependapat?

Karena mau diubah ringan sekalipun, percuma kalau ini nggak dilaksanakan, saya akan mengharapkan yang ketiga (diawal). Kulturnya mesti dirubah dulu, untuk tidak mudah melakukan kejahatan yang dihukum hukuman mati. Ini akan berimbas kepada struktur, penegak hukumnya, dan akan berimbas kepada para pembuat Undang-undang, apakah sudah saatnya kita me-moratorium atau menghapus sekaligus (hukuman mati). Begitu urutan harusnya, jangan dibalik. Kalau dibalik, ini berkembang biak.

Melihat situasi saat ini, sudah saatnya belum kita moratorium vonis hukuman mati?

Belum. Kita harus mulai sosialisasi, edukasi, agar orang tidak melakukan kejahatan yang diancam hukuman mati.

Suatu saat nanti, apa bisa tercapai?

Akan tercapai.

Apa indikatornya, moratorium hukuman mati baru layak diterapkan di Indonesia?

Perbuatan (kejahatan yang diancam hukuman mati) menurun. Bukan dibalik; ancaman hukumannya dihapus. Karena itu (kejahatan) bisa menaik atau menurun.

Tapi anda tidak masalah jika dijuluki hakim spesialis hukuman mati?

Iya sampai (hakim) malaikat pencabut nyawa, hakim Agung spesialis hukuman mati. Nah ini tolong dicatat, Ini teorinya Lawrence M Friedman. Dia mengambil tiga elemen dalam penegakan hukum. Yang pertama, Undang-undang, substance; boleh berat, boleh ringan. Ini kan negara yang buat, pemerintah dan DPR. Kedua adalah structure, atau penegak hukum. Yang ketiga baru adalah Legal Culture atau budaya hukum. Saya memilih ketiga nya dulu, supaya orang tidak mudah melakukan kejahatan diancam hukuman mati.

Tapi, menurut PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), tidak ada bukti ilmiah bahwa hukuman mati dapat  jai pencegah atau memberikan kontribusi dalam memerangi kejahatan atau ekstremisme kekerasan. Itu bagaimana?

Di kalangan PBB juga pro dan kontra. Ada masih banyak negara memberlakukan, termasuk (negara hak veto) Amerika Serikat, China, dan masih sekian banyak (masih memberlakukan hukuman mati). Sebagian memang memoratorium dengan diganti dengan hukuman lain. Ada yang menghapus. Nah Indonesia masih memilih memberlakukan. Bukan hakim atau siapa, tapi negara ini. Baik secara politik maupun secara sosiologi hukum.

Maksudnya?

Di MK sudah dua kali diuji, apakah hukuman mati masih perlu dilanjutkan atau tidak. MK tetap memberlakukan. Dua kali. Karena (hukuman mati) tidak bertentangan untuk masa-masa ini. Jadi hukuman mati masih diperlukan. Diuji di DPR juga tidak diubah. Jadi hakim berpedoman bahwa masih diperlukan.

Sebenarnya suasana kebatinan anda ketika memutus vonis hukuman mati itu seperti apa?

Ada cerita saya, suatu saat saya ketemu eksekutor, polisi. Walaupun ke sepuluh senjata ini tidak semua berisi. Dia tidak tahu, senjata dia atau senjata temannya yang berisi. Tetap dia tidak tenang, ketika selesai. Bisa dari dia, bisa dari temannya, karena dari sepuluh cuma lima atau dibawah lima yang berisi (peluru). Saya mengatakan, dia kan melaksanakan Undang-undang lewat putusan hakim. Tentu saya juga begitu. Tentunya sebanyak yang saya putuskan di tingkat akhir, walaupun ada upaya grasi, tapi grasi itu menurut penelitian cuma tiga persen yang diterima. Saya tidak merasa, saya punya beban psikologi. Tidak punya saya.

Kenapa tidak punya beban? Apa yang menguatkan anda?

Karena saya menjalankan prinsip tugas saya. Tugas saya ada tiga; Undang-undang menyatakan seperti itu. Kemudian kemanfaatan, saya meyakini itu masih bermanfaat. Lalu logika saya mengatakan secara logis dia melakukan (kejahatan) itu kan tidak dalam kondisi sakit jiwa. Kalau sakit jiwa nggak akan dihukum. Itu dengan kesadarannya dia melakukan. Menyeret seorang perempuan sepanjang 800 meter, bagaimana keluarga si korban, apakah ini tidak ikut diperhatikan. Bagaimana jika mengulangi perbuatannya, ada korban baru. Bagaimana orang lain akan menjadi pembelajaran. Itu semua logika-logika yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Termasuk saya.

Separuhnya lagi, ada yang tidak anda hukum mati. Pertimbangannya apa?

Tentu banyak, hakim itu harus mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Saya juga banyak meloloskan ketika dia itu terpaksa membunuh, atau karena penugasan dan lain-lain.

Tugas negara?

Iya juga bisa, tapi polisinya agak shock juga, tapi tetap itu tugas. Jadi ada beberapa pertimbangan hakim menambah atau meringankan.

Kalau memberatkan?

Cenderung meresahkan masyarakat, itu juga menjadi pertimbangan saya untuk memberatkan. Membuat goncangan masyarakat, sehingga publik resah akan perbuatannya. Lalu tidak bisa lagi diharapkan dia berubah. Itu psikolog yang akan memberikan keterangan. Termasuk yang saya hukum terakhir ini, yang umurnya 19 (tahun) tetapi ada keterangan ahli jiwa, bahwa terdakwa ini mempunyai potensi yang besar untuk mengulangi perbuatannya. Menurut tes kejiwaan.  Itu antara lain, masih banyak lagi.