Kabareskrim Anang; Bandar Narkoba Harus Dimiskinkan - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Kabareskrim Anang; Bandar Narkoba Harus Dimiskinkan

Tuesday, April 5, 2016

Kabareskrim saat menjadi narasumber pada sosialisasi Nasional UU narkotika, Kabareskrim dalam hal ini mewakili Kapolri sebagai narasumber
Setiap Polda dan Polres di Indonesia diminta agar menaati aturan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang tertangkap. Itu menjadi target khusus paska gelaran operasi gabungan berantas sindikat Narkoba (Bersinar) 2016.

Untuk itu, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Anang Iskandar, memacu seluruh jajarannya untuk meningkatkan profesionalisme dalam penanganan kasus narkoba dengan cara menjadikan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai panglima.

Anang menjelaskan, penegakan hukum atas tindak pidana narkotika, tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Melainkan harus memiliki tujuan yang jelas agar mampu mencegah kejahatan penyalahgunaan narkotika, tidak terulang kembali.

“Kita harus mendorong masyarakat agar patuh dan sadar terhadap aturan, bukan karena sanksinya saja tetapi karena akibat dari perbuatan hukumnya, tanpa melupakan rasa keadilan," ungkap Anang di Hotel Garden Palace, Surabaya, Jawa Timur.

Salah satu langkah yang disiapkan Anang adalah mendorong seluruh eksponen yang memiliki perhatian khusus terhadap situasi darurat narkoba di Indonesia ini, agar memberikan perhatian spesifik terhadap klasifikasi penindakan yang tercantum di undang-undang tentang narkotika.

Menurutnya, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu sudah menerangkan dengan jelas siapa saja yang mesti ditindak dengan tegas dan keras serta pihak mana yang justru mendapat perlindungan negara.

"Para bandar dan pemilik modal peracikan narkoba yang tertangkap di Indonesia, mesti dimiskinkan dengan cara diambil seluruh asetnya, sampai kering kerontang. Sementara kepada para penyalahguna, sesuai dengan amanat dari undang-undang, harus dilindungi negara dengan cara mengirimkan mereka untuk direhabilitasi. Jangan sampai hal ini campur aduk," ujar Anang.

Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun anggaran 2014, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (current users) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun, masih atau pernah pakai narkoba pada tahun 2014. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI yang memperkirakan jumlah pengguna narkoba sudah mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2015.

Sementara para penghuni lapas dan rutan di indonesia hingga saat ini masih didominasi kasus narkotik yaitu pada 2015 sebanyak 50.764. Dari total angka tersebut, jumlah pengguna narkotik mencapai 18.419, bandar narkotik berjumlah 32.345 orang.

“Kalau semuanya digabung bersama dalam penjara, itu namanya melegalkan repetisi persoalan narkoba, sama juga dengan masalah radikalisasi di Indonesia yang salah satu akarnya dimulai juga dari penjara. Pembangunan tempat rehabilitasi negeri atau swasta menjadi urgent agar mampu mengembalikan penyalahguna menjadi manusia seutuhnya," tegasnya

Selain itu, semakin canggihnya para pelaku tindak pidana narkoba, juga mendapat sorotan mantan Ketua BNN ini. Untuk itu, ia berharap seluruh elemen yang memiliki perhatian khusus terhadap narkoba di Indonesia menguasai penggunaan IT untuk menekan permintaan serta stok keberadaan narkoba di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

"Zaman sudah bergerak karena kecanggihan tekhnologi informatika. Kalau hanya menekan peredaran tapi pasar narkotika atau permintaan tetap besar, percuma saja. Karenanya, arah dan hati penegak hukum harus sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Masyarakat juga mesti memahami bahwa regulasi, murni ditujukan melindungi nurani," tutupnya.