Komjen Anang: Tidak Paham Undang-undang, Jika Hukum Penyalahguna Narkoba Di Lapas! - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Komjen Anang: Tidak Paham Undang-undang, Jika Hukum Penyalahguna Narkoba Di Lapas!

Wednesday, April 6, 2016
Minimnya pemahaman penegak hukum dalam memahami Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bisa berdampak buruk. Sebab, penyalahguna narkotika yang semestinya direhabilitasi justru menjadi menjadi terhukum di lapas.
Menghukum para penyalahguna narkotika di Lapas justru bisa semakin memperparah keadaan, karena lingkungan penjara berpotensi besar mempertemukan pengguna dengan pengedar bahkan bandar narkoba.

Fakta di lapangan, masih banyak aparat yang menjebloskan penyalahguna narkoba ke dalam sel. Fenomena ini, menurut Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol. Anang Iskandar, terjadi karena masih adanya penegak hukum yang enggan memahami implementasi dari undang-undang narkotika.

“Tapi saya akan tetap semangat, untuk terus memperjuangkan hak para penyalahguna narkotika," ujar Anang, yang juga mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sehingga, sosialisasi atas bahaya narkoba hingga Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, masih sangat diperlukan agar pencapaian optimal pemberantasan narkoba bisa tercapai. Salah satunya melalui bersenyawanya para aparat dengan regulasi terkait narkotika.

Selain itu, jenderal bintang tiga ini punya beberapa catatan khusus terkait pemberantasan narkoba di Indonesia. Baginya, ini bisa menjadi faktor penentu jika pemerintah ingin pencapaian perang terhadap narkoba bisa maksimal.

Hal ini ia sampaikan usai pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan jaringan internasional di Cirebon, Rabu (6/4/2016). Turut hadir dalam pemusnahan tersebut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Pol Badrodin Haiti, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dan Direktur Penindakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Arman Depari.

"Perang melawan narkoba itu serupa dengan trisula. Satu, pemberantasan di level para bandar dengan dipenjarakan kemudian dimiskinkan melalui jeratan hukum. Kedua, 4 juta lebih warga Indonesia yang teradiksi narkoba harus disembuhkan melalui rehabilitasi. Dengan begitu, maka tidak ada lagi pasar terhadap narkoba. Ketiga, yang belum menjadi penyalahguna narkoba dibentengi melalui sosialisasi yang masif," urai Anang.

Salah satu langkah yang bisa dengan segera dilaksanakan, menurut Anang adalah, para penyidik dan pihak Kejaksaan sudah semestinya bersenyawa dengan amanat Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya saat menangani barang bukti dan prekursor narkotika.

"Aparat hukum khususnya penyidik dan pihak Kejaksaan sudah semestinya bersenyawa dengan amanat undang-undang, terutama mengenai pemusnahan barang bukti yang wajib segera dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 hari sejak penerimaan penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat. Ini juga menjadi faktor penting dan penentu dari pemberantasan narkoba," ungkap Anang.

Selain itu, Anang menambahkan catatan lainnya yaitu para penyidik dan pihak Kejaksaan yang sudah seharusnya mengoptimalkan jeratan pasal tindak pidana pencucian uang kepada pelaku jaringan kejahatan narkoba.

"Jika para bandar dan pemodal narkoba tidak dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang, mereka pasti tidak akan pernah kapok. Dengan memasukkan pasal tersebut, para bandar dan pemodal narkoba sudah dapat dipastikan akan jatuh miskin. Untuk itu, sudah saatnya para penegak hukum tidak perlu ragu lagi dalam mengimplementasikan amanat dari undang-undang," tegas Anang.