Sekber Jokowi: Bangun Kapal, Menteri Susi Harus Hormati Otonomi Daerah! - Kolumnis

Mobile Menu

Powered by Blogger.

MARITIM

More News

logoblog

Sekber Jokowi: Bangun Kapal, Menteri Susi Harus Hormati Otonomi Daerah!

Friday, April 8, 2016

Di satu sisi, komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam memberantas illegal fishing patut diacungkan jempol. Tapi di sisi lain, masih banyak kebijakan Menteri Susi yang perlu dievaluasi. Diantaranya dalam hal membangun kesepahaman dan membagi kewenangan transfer anggaran ke daerah.

Khususnya dalam meningkatkan kapasitas nelayan sesuai dengan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK.

Karena, seperti halnya komitmen Pemerintahan Jokowi-JK, Masady Manggeng, Ketua Komite Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DPP PDI Perjuangan Bidang Kemaritiman berpandangan bahwa membangun Indonesia harus dari pinggir. 

"Contohnya dalam pembangunan 3.400 kapal Kementerian Kelautan," ujar Masady.

Ketua Departemen Kemaritiman Sekber Jokowi Nusantara ini melihat Menteri Susi masih mengeksekusi sendiri. Harusnya, pembangunan kapal itu didorong ke daerah, agar capaian pembangunan terukur, terciptanya multiplyer effect, dan yang terpenting spesifikasi kapal sesuai dengan medan tangkap ikan.

"Sebagaimana semangat Otonomi Daerah," tambahnya.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan harus membangun Indonesia dari Pinggir. 

Tak hanya itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai leading sektor sejatinya harus ikut menguatkan dan mendorong BUMN perikanan dalam menjangkau hasil-hasil laut dari pulau-pulau kecil.

"Dimana untuk ikan-ikan bernilai ekonomis tinggi (ikan hidup) bisa dioptimalkan distribusinya dengan hadirnya kapal-kapal penampungan dari BUMN Perikanan," tutur putra asal Aceh ini.

Pantauannya, di pulau-pulau kecil banyak ikan-ikan segar seperti kerapu, kakap dan lobster. Namun pasca kebijakan pelarangan alih bongkar muat laut (transhipment), nelayan dan pembudidaya sulit memasarkannya dengan harga tinggi.

"Saya rasa BUMN Perikanan bisa memperbanyak armada menjangkau itu," terangnya.

Kemudian, relawan Jokowi ini juga menilai, Menteri Susi masih punya PR besar untu meng-upgrade kapasitas nelayan dan teknologi Penangkapan Ikan. Dalam hal ini perlu "perkawinan" antara Pemerintah dengan Perguruan Tinggi dalam menghasilkan metode-metode modernisasi nelayan dalam hal tangkap ikan. Menurutnya, kedepan nelayan harus bisa menjangkau laut ZEE.

"Jika sudah begitu pasti Nelayan makmur, bangsa kuat karena nelayan bisa menjadi sebagai pagar laut nusantara. Dan tentunya jarang terdengar pengrusakan ekosistem perairan dangkal," tutup Masady.